Penahanan dan Penjaminan Orang Tua terhadap Pelajar Usia 17 Tahun dalam Kasus Tawuran yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

DIjawab oleh: Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaannya, terkait persoalan yang ditanyakan dapat kami sampaikan sebagai berikut : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan yaitu UU No. 1 tahun 2023 yang baru berlaku pada tahun 2026 menetapkan sanksi pidana dan denda bagi pelaku perkelahian kelompok atau tawuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 472 tentang Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok. Pelaku tawuran dapat dipenjara hingga 2 tahun jika menyebabkan luka berat, dan hingga 4 tahun jika menyebabkan kematian, sebagai bentuk penghormatan bagi korban dan keluarganya serta sebagai upaya pencegahan tawuran antar pelajar yang semakin marak. Kemudian, Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa anak-anak yang telah mencapai usia 16 tahun dapat diadili di pengadilan. Sedangkan KUHP lama mengatur dalam Pasal 170 KUHP, “ Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. Pasal 358 KUHP, “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka- luka berat; dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati. Namun, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana yang berbeda secara signifikan dalam Pasal 1 ayat (3). Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur pidana pokok yang dapat dijatuhkan, yakni: Pidana peringatan Pidana dengan syarat: Pembinaan di luar lembaga Pelayanan masyarakat Pengawasan Pelatihan kerja Pembinaan dalam lembaga Penjara. Di samping pidana pokok, ada pula pidana tambahan yang terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana Pemenuhan kewajiban adat. Sementara itu, anak yang dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terpisah dari orang dewasa. Merujuk Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama satu perdua atau setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Namun, seperti diatur Pasal 81 ayat (6), apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun. Namun dalam hal pidana anak dikenal dengan istilah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana sesuai bunyi UU SPPA pasal 7 ayat 2. Jika korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Sedangkan terkait penjaminan oleh orang tua Dalam kacamata hukum pidana, terdapat asas pertanggungjawaban pidana yaitu geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, jadi asas hukum pidana secara tegas mengatur bahwa tanggung jawab pidana itu tak bisa dialihkan kepada orang lain. Termasuk, jika pengalihan itu diberikan kepada keluarga si pelaku tindak pidana. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, tindak pidana hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada orang tua anak. Hal ini didasari asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Meski demikian, secara perdata orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban membayar ganti rugi atas perbuatan anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdatayang berbunyi: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Maka berdasarkan ketentuan di atas, dalam konteks hukum perdata orang tua bisa bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anaknya. Demikian semoga dapat mencerahkan. Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.