Prosedur Penetapan Hak Asuh Anak Usia 4 Tahun Pasca Perceraian untuk Keperluan Pembuatan Paspor

Dijawab oleh: Rony Kurniawan, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan Minar dari SUMUT terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka kami akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda Hak asuh anak  terjadi ketika orang tua memutuskan untuk bercerai. Hak asuh anak adalah istilah yang digunakan di pengadilan untuk memutus pihak mana yang akan mendapatkan hak untuk mengasuh anak. Pada kasus perceraian, pihak ibu atau bapak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan  hak asuh anak , namun didasarkan pada beberapa aturan, lebih tepatnya hal ini tergantung pada penilaian hakim. Mayoritas pengadilan memutus  hak asuh anak  didasarkan pada umur anak saat orang tuanya bercerai. Artinya, apabila anak tersebut belum dewasa, maka kemungkinan  hak asuh anak  jatuh kepada ibu dari anak tersebut. Hak asuh anak setelah bercerai diatur dalam UU Perkawinan, Berdasarkan pasal 41 UU Perkawinan, dalam kasus perceraian, pihak istri berhak menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa (di bawah 12 tahun). Lalu, mendapat nafkah dari mantan suami selama 3 bulan 10 hari dan mendapat harta gono-gini sebanyak setengah dari seluruh harta yang dikumpulkan selama masa pernikahan. Dalam pasal 41 di UU Perkawinan juga disebutkan, suami maupun istri tetap bertanggung jawab atas  pendidikan anak . KHI pun sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya. Namun melakukan proses  Perceraian Muslim  terlebih dahulu di pengadilan agama. Dalam hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh Pengadilan Agama tercantum di Pasal 105 mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: Pembahasan mengenai hak asuh anak setelah bercerai adalah:  Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 7 tahun) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;  Pemeliharaan anak yang di atas 7 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;  Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Meski kemungkinan hak asuh jatuh kepada ibu, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 41, disimpulkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan dalam menentukan  hak asuh anak . Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka  hak asuh anak  akan jatuh kepada ibu. Kecuali anak tersebut telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, maka anak berhak memilih apakah ingin ikut ibunya atau bapaknya. Walaupun ditetapkan bahwa sebelum anak berusia 12 tahun hak asuh jatuh ke tangan ibu, namun ada beberapa pengecualian. Hakim berhak menentukan kepada siapa  hak asuh anak  dijatuhkan. Hakim memiliki kewajiban juga untuk mempertimbangkan lebih jauh terkait alasan mengapa  hak asuh anak  tersebut tidak hanya didasarkan pada usia anak. Beberapa ketentuannya adalah.  Ibu tinggal satu rumah dan mengasuh anak  Bagaimana perilaku ibu, apakah sering melalaikan kewajibannya dalam mengasuh dan merawat anak atau tidak  Apakah ibu merupakan pemakai narkoba  Apakah ibu pernah terlibat kekerasan anak  Apakah ibu dalam keadaan baik, sadar dan waras  Apakah ibu sedang ada di dalam penjara atau tidak Apabila beberapa hal tersebut di atas dapat dibuktikan, maka hakim dapat memutuskan jika ibu tidak akan mendapatkan  hak asuh anak  dan hak asuh bisa diberikan ke pihak bapak. Namun apabila tidak dapat dibuktikan, maka  hak asuh anak  tetap ada di pihak ibu. Gugatan Hak Asuh Anak Khusus bagi yang ingin mengajukan gugatan hak asuh atas anak, maka wajib melengkapi syarat yang diperlukan. Syarat untuk gugatan meliputi surat pengajuan permohonan hak asuh ke pengadilan, fotokopi kutipan akta cerai, fotokopi akta kelahiran anak, dan pelunasan biaya perkara. Jika semua syarat tersebut sudah disanggupi, maka selanjutnya harus mengikuti prosedur berikut ini. 1. Membuat surat gugatan secara tertulis ke pengadilan kamu bisa datang sendiri ataupun menunjuk seorang kuasa hukum atau Jasa pengacara. 2. Meyiapkan persyaratan pengajuan gugatan hak asuh anak diantaranya KTP ( Kartu Tanda Penduduk) KK (Kartu Keluarga), Akta Anak dan buku nikah jika non muslim buku nikah di ganti dengan akta nikah dan akta nikah rumah ibadah. 3. Mengajukan gugatan hak asuh atas anak, yang ditujukan ke pengadilan yang ada di wilayah kediaman tergugat dalam proses ini pendaftaran gugatan akan membayar biaya perkara besaran biaya perkara berbeda beda tergantung wilayah tergugat. 4. Panitera memberikan nomor registrasi setelah pelunasan biaya perkara. 5. Panitera menentukan majelis hakim. 6. Pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang terkait gugatan hak asuh atas anak. Setelah semua prosedur tersebut dilakukan, perjalanan yang sebenarnya untuk mendapatkan hak asuh atas anak baru akan dimulai. Ada beberapa tahapan dalam persidangan yang akan digelar, untuk memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh tersebut. Berikut tahapan yang akan dilalui saat sidang gugatan hak asuh atas anak ini. 1. Pada tahapan pertama, akan dilaksanakan usaha mediasi oleh pihak hakim. 2. Selanjutnya, akan dibacakan surat gugatan atau permohonan hak asuh atas anak oleh pemohon atau penggugat. 3. Kemudian, pihak tergugat akan memberikan jawaban atas surat permohonan tersebut. 4. Selanjutnya, dilakukan tahapan replik dan duplik dari masing-masing pihak penggugat dan tergugat. 5. Kemudian, baik pihak penggugat maupun tergugat akan melakukan pembuktian. 6. Selanjutnya, ditarik kesimpulan dari masing-masing. 7. Terakhir, majelis hakim akan melakukan musyawarah dan pembacaan putusan berisikan siapa yang berhak atas hak asuh tersebut. Perilaku baik dari pihak penggugat dan tergugat akan sangat mempengaruhi keputusan majelis hakim dalam menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Dalam sidang gugatan hak asuh atas anak ini pun diharapkan kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, bersikap kooperatif. Dengan begini, sidang pun akan bisa berjalan dengan cepat dan damai. Jangan sampai, sidang berjalan dalam waktu yang cukup lama karena sikap yang tak kooperatif, yang juga hanya bakal menyakiti perasaan anak sendiri.  Proses perceraian hingga mengurus  hak asuh anak  memerlukan pendampingan dari pengacara. Anda bisa menggunakan jasa pengacara. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum :  UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)  Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003 Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.