Keabsahan dan Peralihan Hak atas Hibah di Bawah Tangan Sebelum Pemberi Hibah Meninggal Dunia

Dijawab oleh: Rony Kurniawan, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan Ahmad dimyati dari BANTEN terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka kami akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda Pengertian Hibah dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1666 KUHPerdata yaitu: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang - undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.” Hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang tergantung pemberian yang dilakukan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dengan orang lain yang dilakukan ketika masih hidup atau penghibah masih hidup. Namun pada kenyataannya, masyarakat melakukan peralihan hak atas tanah hibah tidak melalui prosedur yang telah ditentukan karena masih banyak orang yang melakukan penghibahan secara dibawah tangan yaitu hanya melalui surat hibah saja dan secara lisan tanpa melalui PPAT. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan ini yang menurut Pasal 1857 KUHPerdata, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Peralihan hak atas tanah terjadi karena: a. Perbuatan pemindahan hak Perbuatan hukum atas tanah yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya: 1) Jual beli 2) Tukar menukar 3) Hibah 4) Pemberian menurut adat 5) Pemasukan dalam perusahaan/inbreng 6) Hibah wasiat b. Pewarisan tanpa wasiat Hibah adalah suatu perjanjian diantara dua pihak dimana pihak pertama memberikan hak miliknya kepada pihak kedua dengan cuma-cuma yang tidak dapat ditarik kembali. Apabila seseorang memberikan harta miliknya pada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Maka itu kata hibah sama artinya dengan “pemberian”. Pasal 958 KUHPerdata intinya mengatur bahwa hibah wasiat baru berlaku sejak meninggalnya orang yang memberikan hibah wasiat (pemberi wasiat) tersebut.  Selengkapnya Pasal 958 KUHPerdata berbunyi: “Semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat (legitaris); untuk menuntut barang yang dihibahkan, dan hak ini beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya.” Jadi dalam kasus hibah wasiat, penerima hibah baru berhak atas tanah yang dihibah wasiatkan sejak pemberi hibah meninggal dunia. (hak atas tanah tersebut baru beralih sejak penerima hibah meningal dunia). Jadi Selama pemberi masih hidup dan meski sudah ada hibah wasiat kepada penerima hibah, tetap belum berhak mengalihkan. Atau dengan kata lain, penerima hibah baru berhak menjual tanah tersebut bila penerima hibah sudah meninggal. Dalam praktek pengadilan, menurut Yurisprudensi MA No. 1005K/SIP/1979, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Dalam hal hibah wasiat selama pemberi wasiat masih hidup penerima wasiat belum menjadi pemilik barang yang bersangkutan, sehingga belum berhak menjualnya” Namun jika tanah hasil hibah tersebut sudah dibalik namakan kepada penerima hibah melalui notaris/PPAT, dan sah telah terjadi peralihan ha katas tanah, maka secara hukum tanah tesebut sudah sah menjadi pemilik penerima hibah tersebut dan bisa dilakukan peralihan hak oleh pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum :  KUHPerdata  Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1005K/SIP/1979 Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.