Pembagian Hak Bapak Tiri atas Rumah Bersama dan Tanggung Jawab Utang Pewaris dalam Harta Warisan

Dijawab oleh: Ardhi Yudha, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Berdasarkan penjelasan Saudari, kami kurang mendapat keterangan dari saudari apakah sebelum menikah Ayah tiri dan Ibu Saudari membuat perjanjian kawin yang berisi tentang pemisahan harta yang didapat oleh masing-masing pihak selama perkawinan atau tidak ada. Kami berasumsi bahwa tidak ada perjanjian kawin antara Ayah tiri dengan Ibu Saudari. Jika tidak ada perjanjian kawin maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, terlepas dari siapa yang lebih dominan dalam mengumpulkan harta bersama tersebut. Ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan pengecualian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, harta yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan bukan harta bersama, melainkan harta bawaan. Harta bawaan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”   Oleh karena itu, jika rumah tersebut dibeli dalam perkawinan Ibu Saudari dengan Ayah tiri, maka rumah tersebut juga merupakan harta dari Ayah tiri Saudari. Jika rumah tersebut dijual, berarti setengah dari uang yang diperoleh dari penjualan tersebut adalah harta Ayah tiri dan setengahnya lagi adalah harta Ibu Saudari. Setengah bagian yang merupakan harta Ibu Saudari itulah yang menjadi hak dari ahli warisnya. Dalam hal ini, ahli waris dari Ibu Anda adalah Ayah tiri Anda serta anak-anaknya baik dari pernikahan pertama maupun dari pernikahan kedua. Lebih lanjut mengenai ahli waris, Anda dapat membaca beberapa artikel berikut ini: 1. Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah: a) Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata); b) Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada 4 (empat) golongan besar, yaitu :  Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).  Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris  Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.  Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.   Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada. 2. Pembagian Harta Warisan Ayah, Ketika Ibu Masih Hidup Jadi, jika tidak ada perjanjian kawin, maka Ayah tiri Saudari memang berhak atas setengah dari hasil penjualan rumah tersebut yang merupakan bagian miliknya dalam harta bersama. Selain itu, Ayah tiri Saudari juga berhak mendapat bagian harta warisan Ibu Saudari (mendapat bagian dari setengah hasil penjualan rumah yang menjadi bagian dari harta Ibu Saudari). Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat, terima kasih. Disclamer : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”); 2. KUHPerdata. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.