Potensi Pertanggungjawaban Pidana dan Dugaan Permintaan Uang dalam Penangkapan Terkait Narkoba oleh Pihak Kepolisian

Dijawab oleh: Kartika Belina, S.I.Kom., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama) Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan dari sisi hukum sebagai berikut : Perlu Anda ketahui, polisi kerap menggunakan jeratan tindak pidana pidana penguasaan narkotika kepada seseorang yang kedapatan membawa narkotika. Salah satu tindak pidana penguasaan narkotika yang diatur di  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  (“UU Narkotika”) adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tentang penguasaan narkotika: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Namun perlu ditegaskan berdasarkan Pasal 112 UU Narkotika, yaitu harus terpenuhinya unsur ‘kekuasaan atas suatu benda’, dan ‘adanya kemauan untuk memiliki benda itu’. Atas dasar ini, adik ipar anda dapat dibebaskan dari jeratan Pasal 112 UU Narkotika jika didasari oleh keyakinan Hakim bahwa adik ipar anda tidak bersalah karena adik ipar anda tidak punya pengetahuan tentang asal muasal bahwa barang yang diambil adalah narkoba dan semakin dikuatkan karena hasil tes urine yang dilaksanakan langsung pada saat penangkapan membuktikan negatif. Jika adik ipar anda diduga mengetahui atau menduga pengiriman narkoba itu ialah biasa dilakukan, misalnya adanya peningkatan bayaran yang signifikan atau kondisi bahwa adik ipar anda mengetahui barang itu narkoba, penyidik bisa ikut menjeratnya dalam tindak turut serta. Tergantung penilaian objektif penyidik. Nanti akan dikonstruksi, prinsip-prinsip adanya atau tidaknya kewajiban dia menduga apakah barang itu berisi narkoba atau tidak. Yang bertanggung jawab tetap yang menyuruh. Sebab dalam pembahasan proses revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Panitia Kerja RUU KUHP, Rancangan Pasal 40 Ayat (1) menyebut, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Demikian jawaban dan penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana keputusan pengadilan.   Dasar Hukum: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; 2.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.