Penentuan Lex Causae dan Lex Fori atas Perjanjian Jual Beli Properti di Australia dan Kontrak Pinjam Meminjam untuk Pembangunan di Indonesia yang Dibuat di Kapal Berbendera Irlandia oleh Warga Negara Spanyol dan Jamaika

Dijawab oleh: Ivo Hetty Novita, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Berdasarkan apa yang disampaikan melalui online, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut : Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang- undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian, antara lain: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; dan 4. suatu sebab yang tidak terlarang. Ketentuan terkait perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, seringkali perjanjian yang dilakukan oleh para pihak terjadi antar negara atau secara internasional. Hal tersebut, masuk ke dalam hukum perdata internasional yang diakui oleh negara-negara. Biasanya dalam perjanjian dengan skala internasional seperti ini, para pihak menundukkan diri pada hukum negara tempat perjanjian dilakukan atau menunjuk hukum suatu negara yang berlaku bagi mereka seandainya ke depan terdapat perselisihan. Dalam hal perjanjian dilakukan di atas kapal berbendera suatu negara dapat dijelaskan sebagai berikut : Bendera pada kapal, baik secara Internasional maupun Nasional wajib untuk ada pada setiap kapal. Urgensi atas bendera adalah sebagai alat bantu Identifikasi kapal. Namun, mengibarkan bendera negara pada kapal secara internasional tidaklah diwajibkan secara tertulis. Kewajiban mengibarkan bendera pada kapal, Hukum Internasional tidak menjelaskan secara khusus untuk mengibarkan bendera. Tetapi terdapat hal yang perlu diingat bahwa dalam hukum Internasional, peraturan tidak hanya pada batasan hukum tertulis saja, kebiasaan Internasional juga memiliki peranan besar. Sudah menjadi kebiasaan Internasional bahwa bagi kapal yang ingin berlayar di laut lepas untuk menunjukan identitas kapalnya. Sebelum terdapat teknologi Automatic Identification System (AIS). Bendera menjadi bagian krusial dalam identifikasi kapal. Setiap kapal yang di daftarkan harus memiliki nama, dan nama ini sendiri harus berbeda satu dengan yang lainnya. Tindakan mengibarkan bendera pada kapal lebih kepada bentuk kebiasaan dalam dunia pelayaran yang kemudian sedikit banyak diadopsi menjadi hukum nasional. Ketentuan internasional bagi setiap negara manapun belum tentu selaras dengan ketentuan nasional. Baik UNCLOS, konvensi-konvensi, bahkan PBB sekalipun tidak memiliki wewenang untuk mendikte atas apa yang diatur secara spesifik di dalam hukum nasional negara tersebut. Bendera pada kapal, untuk beberapa negara mewajibkan untuk dikibarkan secara jelas. Kepentingan atas pengibaran bendera bukan hanya tindakan negara untuk mempersulit keadaan. Tetapi karena banyak kapal yang masuk perairan teritorial suatu negara pantai merupakan kapal yang berasal dari luar negara tersebut. Negara pantai sangat jelas memiliki kepentingan untuk meyakinkan dirinya bahwa seluruh kapal yang melintas di perairan teritorial mereka benar-benar dalam tujuan Innocence passage, ataupun tidak membahayakan bagi negara pantai. Bendera pada kapal, sejatinya hanyalah kebiasaan internasional dalam pelayaran yang kemudian diadopsi oleh UNCLOS, lalu diterapkan secara tertulis dalam hukum nasional. Walaupun telah terdapat AIS sebagai alat identifikasi kapal, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ( bahasa Inggris : United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi ini. Semua perairan di luar batas-batas nasional dianggap perairan internasional, bebas untuk semua negara, tetapi menjadi bagian dari salah satu dari mereka (prinsip mare liberum yang berasal dari Grotius). Dalam Hukum Indonesia, pengaturan atas Pengibaran bendera lebih jelas ditetapkan pada pasal 165 ayat 1, UU Pelayaran, yaitu Kapal Berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal. Lalu terdapat juga pada Pasal 166 ayat 2, UU pelayaran, “ Setiap Kapal asing yang memasuki pelabuhan, selama berada dipelabuhan dan akan bertolak dari pelabuhan di Indonesia, Wajib mengibarkan bendera Indonesia selain Bendera kebangsaannya”, serta hal lebih jelas dijelaskan dalam penjelasan UU Pelayaran, pada pasal 166 ayat 1, UU Pelayaran, dituliskan, “Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukan identitas kapalnya secara jelas”. Frasa “Identitas kapal” dimaksudkan pada UU ini dijelaskan sebagai, nama kapal dan pelabuhan tempat kapal didaftarkan yang yang dicantumkan pada badan kapal, bendera kebangsaan yang dikibarkan pada buritan kapal sesuai dengan Surat Tanda Kebangsaan yang diberikan oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Hukum perdata internasional mempertanyakan di yurisdiksi mana sengketa harus diselesaikan, hukum mana yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tersebut, dan bagaimana penegakan terhadap hukum asing. Perjanjian sebagaimana Saudara sampaikan dimana perjanjian dilaksanakan di sebuah kapal berbendera Irlandia, maka yang menjadi tempat dilakukannya perjanjian adalah Irlandia sesuai dengan bendera kapal tersebut. Ahli hukum Jerman C. G. von Wächter berpendapat bahwa titik tolak penentuan hukum yang seharusnya diberlakukan dalam suatu perkara hukum perdata internasional adalah hukum dari tempat yang merupakan tempat kedudukan dari dimulainya suatu hubungan hukum tertentu. Dengan demikian lex fori (hukum di mana pengadilan berada) yang seharusnya diberlakukan sebagai hukum yang berwenang dalam perkara hukum perdata internasional. Selanjutnya oleh F. C. von Savigny kemudian mengembangkan gagasan von Wächter dengan mengasumsikan bahwa setiap jenis hubungan hukum dapat ditentukan tempat kedudukan hukumnya dengan melihat pada hakikat dari hubungan hukum tersebut. Bila seseorang hendak menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku dalam suatu perkara dalam suatu hubungan hukum, hakim berkewajiban untuk menentukan tempat kedudukan hukum dari hubungan hukum itu dengan melokalisasi tempat kedudukan hukum dari hubungan hukum itu dengan bantuan titik-titik taut. Inilah awal mula pengembangan teori lex causae. Selain menggunakan peraturan petunjuk dan peraturan asli, bisa juga kedua belah pihak mengadakan pilihan hukum (rechts kueze), yakni kedua belah pihak setuju, bahwa hubungannya akan diatur oleh hukum yang dipilihnya sendiri. Demikian jawaban kami tentang permasalahan hukum Saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Selanjutnya perlu diketahui bahwa penjelasan ini merupakan pendapat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya putusan pengadilan Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.