Keabsahan Pengiriman SPDP Langsung ke Kejaksaan Tinggi Tanpa Melalui Kejaksaan Negeri Sesuai Wilayah Hukum TKP

Dijawab oleh: Kartika Belina, S.IKom., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama) Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan. Selanjutnya, terkait pertanyaan Saudara, berikut aspek-aspek hukum yang dapat kami berikan : Pengertian SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah surat tertulis yang memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan mengenai dimulainya proses penyidikan oleh penyidik kepolisian sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Perkap 6/2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana. Jika tanpa adanya SPDP, maka penuntut umum tidak akan mengetahui bahwa penyidikan sedang dilakukan oleh penyidik, yang pada akhirnya akan menghambat alur prapenuntutan dan mengurangi efektivitas koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. SPDP merupakan tanda bahwa penyidik memulai penyidikan suatu perkara. Berdasarkan mekanisme yang diatur Pasal 109  UU No. 8 Tahun 1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada penuntut umum. Jika mencermati pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan justru merupakan langkah untuk mencari bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan tersangka bisa ditemukan. Menetapkan tersangka harus punya dua alat bukti yang sah. Pasal 109 KUHAP mengatur bahwa dalam penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal terjadi penghentian penyidikan pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. SPDP adalah bentuk check and balances dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan mempunyai hak menentukan apakah suatu penyidikan telah lengkap atau belum. Dalam konteks itulah penyidik memberitahukan melalui surat kepada penuntut dimulainya penyidikan. Perkara yang tengah diproses bisa dihentikan kapan saja mulai dari saat masih ditangani kepolisian hingga telah dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan bisa saja merasa keberatan bahwa perkara yang dilimpahkan kepolisian sebagai perkara pidana. Selanjutnya perkara bisa dihentikan di kejaksaan. Menurut pengalaman perkara yang sudah dinyatakan P-21 (pemberitahuan hasil penyidikan telah lengkap) ke kejaksaan pun bahkan bisa dihentikan sendiri oleh kepolisian. Ketentuan soal SPDP disebutkan sebagai berikut dalam pasal 109 KUHAP. Tampak jelas bahwa SPDP adalah tahapan untuk mencari bukti-bukti yang cukup untuk memastikan telah terjadi tindak pidana beserta siapa tersangkanya. Tertundanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Hal tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015. Hal. 3 dari 5 Dalam putusan uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, Mahkamah pun menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban atau pelapor. Adapun bunyi Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah: “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya. Sedangkan bagi korban atau pelapor, SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Dalil permohonan para pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban atau pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, paling lambat tujuh hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan hal tersebut.  ( SPDP ) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan.   Keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Hal tersebut jelas berimplikasi kerugian bagi terlapor dan korban atau pelapor. Sebab,hak- hak terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal ini berimbas tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor yang juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang untuk selanjutnya disingkat dengan SPDP merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tengan dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara. SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan. Tanpa SPDP, penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan tentunya mengakibatkan alur prapenuntutan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum menjadi tidak maksimal. Dari alur proses ketika SPDP diterima dan berimplikasi kepada penunjuk jaksa peneliti serta timbulnya tindakan administratif oleh jaksa seperti dikeluarkannya P18/P19. Maka penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan memiliki fungsi lain sebagai awalan dari terbentuknya koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sehingga SPDP adalah pintu masuk pertama penuntut umum untuk mengawasi jalannya penyidikan dalam suatu perkara, hal ini selaras dengan konsep pembatasan kekuasaan penyidikan. Pengawasan terhadap penyidikan dalam KUHAP terkandung secara implisit dalam Pasal 109 dan Pasal 110. Tindakan Pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP memiliki tujuan untuk dapat meletakkan dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal. 4 dari 5 Adapun mengenai muatan didalam SPDP masih merujuk kepada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kaporli Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi : “SPDP sekurang-kurangnya memuat : a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; b. Waktu dimulainya penyidkan; c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; d. Idenetitas tersangka (apanila identitas tersangka sudah diketahui); e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.” Demikian jawaban dan penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana keputusan pengadilan. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.