Keabsahan Pengalihan dan Penjualan Rumah Warisan atas Nama Salah Satu Ahli Waris serta Upaya Hukum Ahli Waris Lainnya untuk Menuntut Hak Waris

Dijawab oleh: Heny Indrawati, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Dari Pertanyaan Bapak, dapat saya simpulkan terlebih dahulu beberapa hal sebelum saya memberikan tanggapan dan pandangan hukumnya : 1. Bapak saudari Ani membeli rumah dari orang tua bapak Ani, namun masih atas nama dari kakek saudari ani; 2. Bapak ani memiliki anak 5 terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan; 3. Setelah Bapak saudari Ani meninggal, maka kakak yang ke-2 ingin menjual rumah peninggalan bapak saudari; 4. Namun dibeli oleh Kakak pertama saudari dengan cara mencicil; 5. Rumah tsb telah dibalik nama atas nama kakak pertama saudari ani; 6. Rumah tsb dijadikan jaminan bank; 7. Seluruh anak da ibu tidak mendapatkan bagian harta peninggalan dari rmh tsb; 8. Alasan tidak memberikan karena uang kepada saudara-saudara lainnya telah menafkahi selama beberapa tahun; 9. Rumah tersebut telah di jual. Pandangan hukum : 1. Saat membuat balik nama tanah/rumah harus didahuli dengan menandatangani surat pernyataan ahli waris yang disahkan dari tingkat RT,RW bahkan sampai kelurahan, dikarenakan Sertifikat Kepemilikan tersebut telah pindah nama kepada kakak kedua saudari ani pastinya segala syarat balik nama rumah tersebut telah dipenuhi baik salah satu contoh harus ada surat pernyataan dari seluruh ahli waris untuk jual beli dan sertifikat kepemilikan rumah tersebut telah sah jatuh pada kakak peratama saudara. 2. Permasalahan sengketa ini masuk dalam salah satu sengketa waris, sehingga jika saudari ani beragama Islam maka menyelesaikan dengan Kompilasi Hukum Islam dan diselesaikan di Pengadilan Agama untuk sengketa tsb. 3. Terkait dengan telah dijual secara hukum adalah sah krn rumah tersebut atas nama penjual, terlebih ketika untuk diajukan sebagai jaminan bank tetap bank bisa memberikan pinjaman. 4. Sehingga permasalahan untuk harus melakukan langkah apa sehingga semua ahli waris mendapatkan kembali hak-hak nya dalah sebagai berikut : a. Seluruh ahli waris melakukan musyawah keluarga, jika masih tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya naik permasalahan sengketa tersebut bisa masuk ke ranah hukum, dikarenakan ada hak-hak dari anak-anak ahli waris yang memang memiliki hak sama dengan anak pertama yang mengambil alih rumah tersbut; b. Sebelum masuk dalam ranah hukum, maka dapat juga diselesaikan terlebih dahulu melalui pengadilan agama dalam rangka penyelesaian pembagian waris; c. Berdasarkan KHI Pasal 176, Ibu mendapat 1/6 karena memiliki anak, dan bagian anak Perempuan karena bersama-sama ada anak laki-laki maka mendapatkanl 2/3 bagian, setelah itu. d. Dalam KHI Pasal 188 jika terjadi sengketa waris maka Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari' ah. e. Pemberian makan pada ibu dan saudara lainnya jika tidak ada perjanjian tertulis Demikian jawaban kami tentang permasalahan hukum Saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Selanjutnya perlu diketahui bahwa penjelasan ini merupakan pendapat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya putusan pengadilan Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.