Kedudukan Istri sebagai Menantu terhadap Hak Waris Mertua serta Dampak Perceraian dan Perselingkuhan dalam Rumah Tangga

Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan Ibu Intan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang hak waris dari mertua. Oleh karena anda beragama Islam yang diketahui dari informasi yang anda sampaikan bahwa anda menikah di KUA, maka kami coba memberikan pandangan hukum atas permasalahan hukum terkait waris yang anda hadapi berdasarkan hukum waris Islam. Menurut hukum Islam, hukum kewarisan diatur dalam Pasal 171 s/d Pasal 214 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI disebutkan bahwa : “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” Selanjutnya di Pasal 174 KHI menyebutkan bahwa : (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a.    Menurut hubungan darah: 1.    golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki- laki, paman dan kakek 2.    golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek b.    Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.  (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Berdasarkan prinsip pewarisan dan ketentuan tersebut diatas anda sebagai menantu memang bukan termasuk kelompok ahli waris, karena anda tidak ada hubungan darah dengan pewaris. Yang berhak atas waris itu adalah suami anda sebagai anak dari pewaris karena adanya hubungan darah. Bila suami anda meninggal barulah anda termasuk dalam kelompok ahli waris dari suami berdasarkan hubungan perkawinan (selama masih ada dalam ikatan perkawinan). Terkait perbuatan suami anda yang melakukan perselingkuhan, berdasarkan Pasal 284 ayat(1) KUHP, pelaku yang terbukti melakukan gendak (overspel) atau perbuatan selingkuh dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan KUHP (lama) . Sedangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (baru) yang mulai berlaku setelah 3 tahun diundangkan Pasal 411 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku selingkuh dapat dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Berikut bunyi UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 411 ayat (1): "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta” Pasal 284 KUHP ini merupakan suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan dan atau yang dimalukan. Dengan demikian anda dapat melaporkan suami anda ke polisi berdasarkan bukti yang anda miliki berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP. Selain itu, tindakan suami yang kerapkali memukuli anda (melakukan kekerasan fisik) termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ( Pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ UU PKDRT). Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a UU PKDRT : “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Terhadap perbuatan sebagaimana tersebut diatas pelaku dapat diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” Dengan demikian terhadap permasalahan anda tersebut, anda dapat mengajukan laporan pengaduan atas tindak pidana perselingkuhan (delik aduan) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP juga atas dasar tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Adapun terkait nafkah yang diberikan suami anda yang dirasa tidak sesuai dengan penghasilan suami dapat kami sampaikan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a.    nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b.    biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c.    biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya di dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang berbunyi:   “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” Tindakan suami anda tidak dapat dikategorikan sebagai penelantaran rumah tangga karena tidak ada unsur penelantaran artinya suami anda masih memberikan nafkah kepada anda. Jika dilihat dari sudut hukum perdata, ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPerdata yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.   Pasal 107 KUHPer: Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya Hal tersebut dapat merujuk pada ketentuan Pasal 107 ayat (2) KUHPerdata yang perlu diperhatikan adalah apakah memang benar nafkah yang diberikan oleh suami Anda yang tidak seberapa itu sudah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau tidak. Jika memang nafkah yang diberikan suami saudara Anda itu sudah sesuai dengan kemampuannya meski tidak seberapa, maka pada dasarnya ia telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami sesuai yang disebut dalam UU Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Disini berarti tidak ada unsur penelantaran keluarga. Namun Jika memang penghasilan suami anda ternyata bisa memberikan nafkah lebih dari sekedarnya maka berdasarkan Pasal 107 ayat (2) KUHPerdata yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami, maka selayaknya nafkah tidak diberikan sekedarnya (diberikan secara patut) sesuai dengan kemampuan suami .Hal ini sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI dan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Oleh karena itu, kami menyarankan agar hal tersebut dibicarakan kembali secara kekeluargaan. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum anda, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 thaun 1974 5. UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.