Kemungkinan Tuntutan Hukum atas Dugaan Penjualan Tanah Tanpa Persetujuan yang Terjadi Puluhan Tahun Lalu

Dijawab oleh: Leny Ferina, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima Kasih, kami akan mencoba menjawab pertanyaan saudara: A. Menjawab pertanyaan anda, maaf sebelumnya disini anda tidak menjelaskan apakah sertifikat itu digadaikan atau dijual, jadi kami berasumsi disini bahwa adik ipar om anda tersebut telah menjual tanah yang bersertifikat tersebut. Jadi berdasarkan kronologis cerita anda, maka perbuatan adik ipar om anda tersebut apabila tidak mengembalikan sertifikatnya bisa di masukan kedalam dugaan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat. Dalam perbuatan tidak mengembalikan sertifikat tanpa seijin pemiliknya juga patut diduga sebagai tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP: ‘’Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah’’. Maka orang tersebut dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP, jika ia terbukti sengaja menguasai dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik sertifikat hak atas tanah om Anda untuk menjualnya. Perbuatan tersebut juga dapat diduga merupakan tindak pidana pemalsuan dan/atau pemakaian surat kuasa palsu yang dilakukan oleh peminjam tersebut agar seolah-olah mendapat kuasa dari si pemilik asli untuk menjaminkan sertifikat tersebut. Sedangkan untuk tindak pidana Penipuan, Dalam Pasal 378 KUHP Lama ditegaskan, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penipuan adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. R. Soesilo dalam buku yang sama berpendapat bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang, salah satunya, dapat menerbitkan hak. Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, maka ia diancam dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana di atas. Selain itu, dapat diduga pula adanya pemalsuan dan/atau pemakaian APHT palsu sebagai akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 dan ayat (2) KUHP: Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: akta-akta otentik; Pasal 264 ayat (2) KUHP Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Menurut R. Soesilo dalam buku yang sama, akta autentik yang dimaksud adalah akta yang dibuat di hadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, seperti notaris, pegawai pencatat jiwa, dan sebagainya. Menjawab pertanyaan anda, apalah bisa dilakukan penuntutan untuk kasus yang sudah terjadi 20 tahun tersebut, bisa dilihat dari daluwarsanya dahulu. B. Masa Daluwarsa Penggelapan Apabila pelaku tindak pidana masih hidup, daluwarsa pidana untuk melakukan penuntutan tindak pidana penggelapan maupun penggelapan dengan pemberatan adalah sesudah 12 tahun. Perhitungan daluwarsa penuntutan tersebut mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Jadi, apabila dalam kurun waktu yang telah disebutkan setelah dilakukan tindak pidana penggelapan/penggelapan dengan pemberatan, penuntut umum tidak melakukan penuntutan, maka hapuslah kewenangan untuk menuntut si pelaku (strafsactie). Jadi, masa daluwarsa menuntut tindak pidana penggelapan/penggelapan dengan pemberatan adalah sesudah 12 tahun mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan atau hari sesudah pelaku melakukan tindak pidana. Sedangkan, masa daluwarsa menjalankan hukuman pidana untuk tindak pidana penggelapan/penggelapan dengan pemberatan adalah sesudah 16 tahun dan mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Masa Daluwarsa Penipuan Secara umum, daluarsa penuntutan dan daluarsa menjalankan hukuman pidana terjadi karena tertuduh/terpidana meninggal dunia. Sedangkan apabila tertuduh masih hidup daluarsa suatu kasus diatur dalam Pasal 78 KUHP Lama, yaitu: 1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. 5. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Artinya, kasus Penipuan yang dijerat Pasal 378 KUHP Lama sanksinya adalah 4 tahun penjara, dan daluarsa nya adalah sesudah 12 tahun. Masa Daluwarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Mengenai perhitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat dapat merujuk ke dalam ketentuan mengenai masa kadaluarsa kasus pidana yang diatur dalam Pasal 78 KUHP ayat (1) angka 3. Kewenangan korban untuk menuntut pelaku atas tindak pidana pemalsuan surat tersebut akan kadaluarsa setelah 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan kondisinya pemalsuan surat ini diketahui jika sudah digunakan, tidak pada saat dibuat. Maka, untuk perhitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan ketentuan pasal 79 KUHP angka 1, akan dihitung setelah surat palsu tersebut digunakan, bukan sejak saat surat tersebut dibuat ataupun dipalsukan. Setelah masa daluwarsa tindak pemalsuan surat tidak adanya penuntutan dari pihak lain yang merasa dirugikan, maka pemalsuan surat tersebut tidak dapat diproses secara hukum. Bagaimana jika dalam kasus lain jika pemalsuan surat merupakan surat atau akta yang menimbulkan korban dari pihak lain, dan korban mengetahui bahwa akta tersebut dipalsukan setelah masa daluwarsa surat tersebut. Berdasarkan dari Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT. Bdg agar terciptanya keadilan, pengaturan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat akan dihitung setelah korban mengetahui bahwa adanya pemalsuan surat atau akta korban, perhitungannya tidak hanya setelah surat palsu tersebut digunakan. Dengan demikian tidak ada rasa aman untuk pelaku yang mengetahui peraturan perhitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, terlebih jika pelaku membuat surat atau akta palsu. Korban atau pihak lain yang merasa dirugikan tetap dapat menuntut pelaku jika memang benar adanya korban mengetahui surat palsu tersebut setelah masa daluwarsa. Jadi, apabila anda ingin melakukan penuntutan untuk kasus yang sudah 20 tahun terjadi berdasarkan ketentuannya baik dalam kasus penggelapan, penipuan maupun pemalsuan surat, itu sudah terjadi melebihi waktu yang sudah dipersyaratkan yaitu di bawah 20 tahun. Maka menurut hemat kami, persoalan tersebut bisa diselesaikan dahulu dengan cara di luar pengadilan atau dengan jalan kekeluargaan, yaitu dengan jalan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahannya. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer: Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar hukum 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah; 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.