Tuntutan Pelunasan dan Ancaman Pemilik Arisan Online Setelah Arisan Bubarkan

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan SHOLEHA dari ACEH terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka kami akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda Arisan (online) diakui sebagai sebuah perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan hanya dengan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; dan 4. suatu sebab yang tidak terlarang. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Namun perjanjian arisan (online) tersebut tetap akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya (member) dan di antara para peserta (member) dengan pengurus arisan (owner). Maka, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar arisan (online), dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUHPerdata. (pasal 1238: Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan) Dalam kasus anda ini, anda merasa sudah membayar/sudah melunaskan uang yg sudah anda setorkan sesuai dengan jumlah arisan tersebut kepada pemilik arisan online (owner). Namun anda masih dipaksa untuk membayarkan dengan bunganya hingga lunas. Namun jika mengenai bunga telah diperjanjiakan sebelumnya antara anda dengan pemilik (sesuai dengan pasal 1238 KUHPer tersebut diata) Jika tidak ada perjanjan tersebut maka dianggap tidak ada perikatan untuk pembayaran bunga yang jumlahnya pastinya telah disepakati Bersama. Arisan online merupakan hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih maka dari itu terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan online (baik tertulis maupun lisan). Perjanjian dalam arisan online juga dapat digolongkan sebagai perjanjian pinjam meminjam, karena dalam arisan dimana kreditur (pemegang arisan) menerima pinjamdari debitur (berupa uang iuran yang dibayar oleh anggota arisan) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang. pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian dalam arisan (online) dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara seluruh pesertanya. Pada dasarnya kegiatan arisan online ini memiliki unsur paksa karena setiap anggota yang tergabung dalam arisan ini wajib membayar dan datang setiap kali undian di laksanakan. Aturan Hukum Perjanjian Utang Piutang Secara khusus, mengenai perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata sebagai berikut: Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Mengenai apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib (kepolisian) karena tidak membayar utang, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Pasal 19 ayat (2) UU HAM, telah mengatur sebagai berikut: Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, walaupun ada laporan ke kepolisian, seseorang tidak boleh dipidana karena ketidakmampuannya membayar utang.   Kasus perdata (utang-piutang/wanprestasi/perbuatan melawan hukum) harus diselesaiakan secara perdata melalui somasi dan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri, bukan ranah kepolisian atau ranah hukum pidana, keculai ada unsur-unsur pidana didalamnya. UNSUR TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN Pasal Pemerasan Pemerasan diartikan KBBI sebagai tindakan mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Pasal pemerasan kerap kali disamakan dengan pengancaman. Namun, meski keduanya terlihat serupa, pasal pemerasan dan pengancaman ini berbeda. Dalam KUHP, perihal atau pasal pemerasan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 368 KUHP menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Pasal Pengancaman dalam KUHP dan KUHP Baru Pasal pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. KUHPerdata (BW) 2. KUHPidana (KUHP) Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.