Kedudukan Hak Suami dan Ahli Waris Lain atas Rumah Warisan Bersertifikat atas Nama Orang Tua Almarhumah Tante

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan PARKSOOHYUK dari KEP. BANGKA BELITUNG terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka kami akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup dengan ketentuan berhak menerima harta tersebut Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.” Di Indonesia, hukum waris yang berlaku ada 3 yakni, hukum adat, hukum waris Islam dan hukum perdata.. Biasanya jika penerapannya kepada non-muslim maka biasanya hukum digunakan adalah Hukum Perdata. Sedangkan, untuk yang muslim maka yang digunakan Hukum Islam, atau dapat pula Hukum Adat. Prinsip Pembagian Waris menurut Hukum Perdata Hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdata. Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Sedangkan, selain Islam sesuai Pasal 833 KUH Perdata maka surat permohonan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.  Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Pada kasus tante saudara, ahli waris yang masih hidup: 1. duda (suami almarhumah-tante), 2. kakak laki-laki sekandung dari tante (ayah saudara), 3. 1 orang anak angkat dari tante saudara)  Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pembagian ahli waris islam menurut KHI dibagi berdasarkan kelompok di bawah ini: a. Pembagian harta warisan menurut hubungan darah 1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. b. Pembagian harta warisan menurut hubungan perkawinan 1. Duda; atau 2. Janda Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Besaran bagian masing-masing ahli waris menurut hukum adalah sebagai berikut: 1. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. 2. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, akai a mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan. Pembagian waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 179 menyatakan Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Berdasarkan KHI, anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya begitu pula anak tiri, tetapi dapat diberikan melalui wasiat, hibah, hibah wasiat, atau wasiat wajibah dengan bagian paling banyak 1/3 bagian. tetapi ia dapat diberikan melalui wasiat, hibah, atau hibah wasiat dengan bagian paling banyak 1/3 bagian.  Hukum Waris Perdata, Dalam Pasal 830 KUHPerdata yang ditentukan sebagai ahli waris adalah: a. Para keluarga sedarah, baik syah maupun luar kawin (Pasal 852 perdata) b. Suami atau istri yang hidup terlama Berdasarkan penafsiran ahli waris menurut UU dibagi kedalam 4 (empat) golongan: – Golongan I, terdiri dari suami/istri dan keturunannya; – Golongan II, terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara; – Golongan III, terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya; – Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian dalam dilakukan secara seimbang. Cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata ada dua macam, yaitu : 1) Sebagai ahli waris menurut undang-undang atau abintestato 2) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament); Berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata, seseorang berhak membuat wasiat atau testamen berisi pernyataan tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, termasuk kehendaknya mengenai harta. Dengan aturan ini, maka orang tua angkat bisa membuat wasiat yang memberikan bagian kepada anak angkat, tetapi pernyataan itu harus memperhatikanlegitime portieahli waris. Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a)”Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya”. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. KUHPerdata 2. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.