Kemampuan Menyerahkan Diri ke Polisi karena Tidak Mampu Membayar Hutang dan Menghadapi Teror Penagih

Dijawab oleh: Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaannya, untuk menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama perlu dijelaskan bahwa terkait dengan masalah hutang piutang termasuk dalam lingkup hukum Perdata. Hutang piutang secara perdata dikategorikan sebagai sebuah perjanjian antara satu pihak untuk meminjam (hutang) dengan pihak pemberi pinjaman (pemberi piutang). Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didefinisikan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Terkait hutang yang tidak mampu dibayar maka dapat kami sarankan pada anda untuk melakukan negoisasi pada pihak pemberi pinjaman. Negoisasi dalam bentuk keringanan pembayaran pinjaman seperti mencicil hutang maupun perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang. Penting untuk diketahui bahwa menurut hukum seseorang tidak bisa dipidana karena ketidakmampuannya membayar utang. Perlu diingat bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah mengatur sebagai berikut:“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Adapun terhadap penagih hutang apabila melakukan teror yang merugikan Anda maka berdasarkan hukum penagih tersebut dapat dikenakan sanksi. Jika penagih hutang melakukan penghinaan, maka berdasarkan Pasal 310 angka 1 KUHP menyebutkan bahwa : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu juga dapat dikenakan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Adapun penagih hutang yang memaksa anda dan mengarah pada tindak pidana, maka anda dapat melaporkannya kepada pihak berwenang (polisi) apabila ada tindakan mereka yang membahayakan anda. Demikian semoga penjelasan diatas dapat mencerahkan. Dasar hukum: 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.