Upaya Mempertahankan Tanah, Rumah, dan Sertifikat yang Disita Akibat Wanprestasi Utang Piutang dengan Jaminan Sertifikat Tanah dan Rumah

Dijawab oleh: Azhari, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih Saudarai Ahmad Yasin BS dari Propinsi Kepri atas persoalan yang disampaikan kepada kami, Sebelum kami menjawab pertanyaan saudari, terlebih dahulu kami akan menjelaskan pengertian terkait Gadai. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), gadai /ga·dai / adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Sedangkan menurut OJK (Otoritas Jasa Keungan) yang dimaksud dengan gadai ialah hak tanggungan atas barang bergerak; barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur. Maksud dari barang bergerak adalah suatu benda atau barang yang dapat dipindahkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah kegiatan transaksi keuangan antar dua belah pihak yang terdiri dari peminjam (debitur) dan yang memberi pinjaman (kreditur) dengan jaminan berupa barang gerak. Sedangkan wanprestasi. Wanprestasi Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda wanprestatie dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Sedangkan Surat perjanjian gadai tanah adalah surat perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Dalam hal ini, kreditur menerima hak atas tanah yang diberikan oleh debitur kepadanya dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk tanah. Salah satu pemicu dari terjadinya gadai tersebut ialah adanya kebutuhan yang mendesak tuntutan kebutuhan ekonomi seperti biaya kuliah dll, lebih memilih alternative untuk meminjam uang lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara gadai Sertifikat tanah sebesar Rp. 50.000.000 dengan memperjanjikan Sertfikat Rumah dan Tanah dengan perjanjian akan di bayar selama atau dalam jangka satu tahun. alhasil apa yang diperjanjikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau juga di sebut wanprestasi. Kami juga ingin mengutarakan kepada saudara terkait dengan persoalan yang telah saudara lakukan, Pertama-tama, ketika terpikirkan untuk menggadaikan barang berharga di rumah, tentu alasannya karena sesuai yang mendesak. Cobalah untuk mempertimbangkan kembali alasan kamu ingin gadai sertifikat kepemilikan rumah. Apakah memang jalan keluar terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Terlebih, sertifikat kepemilikan rumah yang menjadi jaminannya. Resikonya pun cukup berat, karena ketika terjari gagal bayar, hal terburuk yang akan saudar alami adalah penyitaan rumah yang dijaminkan.Sebaiknya sebelum membuat keputusan, diskusikan dengan orang-orang terdekat, keluarga, sahabat atau mungkin seseorang yang dipercaya. Selain itu, cobalah pahami lagi urgensinya. Selain itu, pastikan juga untuk mencari tahu lebih dulu tentang regulasi dan resiko pinjaman gadai sertifikat kepemilikan rumah. Agar dapat menilai kemampuan diri sendiri dalam menanggung beban pinjaman kedepannya. Kami menyarankan agar persoalan ini dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah. Pada dasarnya filosofi dan jatidiri bangsa Indonesia adalah berdasarkan pada asas musyawarah. Setiap perbedaan pendapat atau sengketa yang timbul di antara para pihak diselesaikan dengan cara – cara musyawarah untuk mencari titik temu bersama. Prinsip utama musyawarah harus dilaksanakan dengan adil dan setara. Setiap pihak yang ada dan terlibat dalam proses musyawarah harus dilayani berdasarkan asas kesetaraan. .. Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai informasi hukum dan saran hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1150-1160. Dan secara spesifik peraturan pegadaian diatur dalam POJK NO31/POJK.05/2016 Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.