Kewajiban Pertanggungjawaban Pidana Pasal 378 Setelah Pengunduran Diri dan Penandatanganan Perjanjian Bermeterai di Bawah Paksaan

Dijawab oleh: Febi Ardhianti, S.E. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima kasih atas pertanyaan saudara, kepada kami Penyuluh Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dari pertanyaan saudara, saudara tidak menjelaskan kepada kami tentang apa isi berkas yang saudara tanda tangani, Kami juga kurang megerti apa maksud dari pertanyaan saudara, kenapa saudara dapat dikenakan pasal 378. Pasal 378 adalah tidak pidana penipuan, apa hubungannya dengan pengunduran diri saudara. Berdasarkan data yang saudara berikan kami, kami akan menjelaskan terlebih dulu tentang Pengunduran diri. Pengunduran diri dari perusahaan memiliki konsekuensinya berbeda-beda tergantung pada jenis perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Pertama-tama, kami akan jelaskan lebih dahulu perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Pengunduran diri sebagai salah satu alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja (“PHK”) diatur dalam Pasal 81 angka 42 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) yang berbunyi:  Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: 1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;        2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri; Sehingga, yang dimaksud mengundurkan diri pada dasarnya adalah yang dilakukan atas kemauan sendiri. Menurut Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menjadi hak karyawan jika terjadi PHK karena alasan pengunduran diri, berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sekarang kami akan menjelaskan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”). Jika pekerja dengan PKWT resign sebelum masa perjanjian kerja habis maka berlaku ketentuan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan: “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.” Maka, apabila pekerja resign harus membayar ganti rugi sejumlah upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak. Sekarang kami akan menjelaskan Pasal 378. Menurut Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Jika diperhatikan, unsur-unsur dari pasal penipuan tersebut, antara lain: 1. dengan maksud untuk mengutungkan diri secara melawan hukum; 2. menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi utang maupun menghapus piutang; dan 3. dengan menggunakan salah satu upaya penipuan. Lebih lanjut, terkait pasal penipuan, R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.261) menerangkan ada sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu: A. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; B. maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; C. membujuknya itu dengan memakai: 1. nama palsu atau keadaan palsu;  nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri, sebagai contoh nama ‘Saimin’ dikatakan ‘Zaimin’, tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu. 2. akal cerdik (tipu muslihat);  atau suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. 3. karangan perkataan bohong; satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Berdasarkan penjelasan pasal-pasal diatas, seseorang yang mengundurkan diri tidak bisa di pidana, tapi hanya di wajibkan membayar denda sesuai denga isi perjanjian kerja yang telah di tanda tanggani perusahan dan karyawan. Perlu diingat bahwa pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bila seseorang melakukan sebuah tindak pidana. Oleh karenanya, apabila seseorang yang melakukan tindak pidana maka iya harus pertanggungjawaban secara pidana . Saudara dapat melihat penjelasan Pasal 378 (Penipuan) yang sudah kami jelaskan di atas. apakah saudara melakukan unsun-unsur penipuan, jika tidak saudara tidak usah takut akan di pidana. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Dasar hukum: 1. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ; 2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.