Kemungkinan Langkah Hukum atas Penunggakan Pembayaran Jasa Angkutan yang Tidak Beritikad Baik

Dijawab oleh: Ridwan, S.H., S.IP., M.H. (Penyuluh Hukum Madya) Menjawab pertanyaan sdr. Ahmad YY dalam menjalankan usaha atau bisnis pada prinsipnya harus saling percaya dan saling menjaga komitmen. Dalam usaha/bisnis angkutan yang sudah saling percaya satu sama lain ternyata terjadi ketidak jujuran disalah satu pihak, apabila hal itu terjadi maka akan terjadi permasalahan dalam usaha angkutan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Kepercayaan anda dengan pelanggan dalam usaha jasa angkutan yang selama ini dianggap lancer-lancar saja ternyata terjadi permasalahan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh teman usaha anda, sebagaiman yang telah anda percayakan untuk mengelolanya usaha angkutan tersebut sehingga menimbulkan masalah pembayaran jasa angkutan yang belum dibayar samapai sekarang. Melihat kasus yang terjadi dan yang telah anda ceritakan di atas maka telah terjadi wanprestasi/ingkar janji terhadap komitmen atau perjanjian yang disepakati dalam hal ini dianggap utang piutang terkait pembayaran jasa angkutan. Usaha anda untuk menagih atas jasa angkutan itu sudah benar, namun oleh teman anda yang sudah anda serahi tanggung jawab tidak ditanggapi dengan baik bahkan terindikasi ada kesan menghindar dari penagihan atas jasa angkutan tersebut. Memang kesepakatan/perjanjian itu ranah privat akan tetapi kalau mau dibawa keranah hukum khususnya Hukum Perdata harus ada bukti-bukti yang syah sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata  Pasal 164 HIR, dan apabila tidak ditepati sesuai dengan perjanjian hal ini dikategorikan Wanprestasi sesuai dengan KUHPerdata diatur dalam Pasal 1243 berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan. Penyelesaian pembayaran terkait dengan jasa angkutan yang belum dibayar dan anda sudah ada upaya menagih berkali-kali namun tidak ditanggapi maka perlu ada peringatan /Somasi untuk segera melunasi utang-piutang dimaksud atas pelayanan jasa angkutan tersebut. Jadi cara yang harus ditempuh dengan cara hukum dalam hal ini yang bersangkutan disomasi. Langkah yang anda lakukan atas masalah ini adalah dengan cara somasi, apabila di Somasi tidak ditanggapi dan tidak dihiraukan maka upaya terakhir adalah melaporkan kepihak yang berwajib/Polisi yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi yang kuat dengan argumentasi telah terjadi penggelapan atau penipuan sesuai dengan pasal  Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara atau pasal 378 tentang penipuan yang acaman hukumannya sama 4 tahun penjara. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey pada link berikut ini https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH dan memberikan penilaian *Sangat Baik* atas layanan yang telah kami berikan. Terimakasih