Permintaan Maaf dan Klarifikasi yang Dijadikan Dasar Ancaman Pelaporan UU ITE oleh Selebritas TikTok

Dijawab oleh: Fabian A. Broto, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan, mengenai permasalahan hukum yang Anda alami, dapat kami sampaikan bahwa apabila ada pengaduan kepada Kepolisian, terdapat Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021 di mana terdapat pengutamaan langkah mediasi dalam setiap penanganan kasus UU ITE oleh Kepolisian. Dengan berpedoman kepada Kapolri Nomor SE/2/II/2021 Kepolisian akan menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila orang yang mengancam Anda merasa menjadi korban dan tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun Anda sebagai tersangka karena kata-kata yang telah Anda sampaikan kepada korban telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap Anda tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU akan diberikan ruang untuk mediasi kembali. Mediasi sendiri adalah salah satu cara penyelesaian perkara dengan mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Asas hukum pidana merupakan ultimum remidium yang artinya hukum pidana merupakan upaya terakhir (last resort) dalam penegakan hukum. Sehingga terhadap suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi). Sehingga, dalam prosesnya lebih dikedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. Hanya saja, terdapat pengecualian pemberlakuan pendekatan restorative justice tersebut dalam kasus-kasus yang berpotensi memecah belah seperti SARA, radikalisme, dan separatisme. Demikian penjelasan kami mengenai kasus di atas, semoga membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai nasihat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.