Kelayakan Narapidana Kasus Narkotika Mendapat Pembebasan Asimilasi COVID-19 Berdasarkan Perhitungan 2/3 atau 1/2 Masa Pidana dan Remisi

Dijawab oleh: Azhari, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Berdasarkan permasalahan yang disampaikan melalui online, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut : Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19. Yaitu mengatur asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Pertimbangan Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM karena menimbang beberapa hal: Bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Kedua Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara.
 Ketiga bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.“ Keempat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Mengenai pertanyaan saudara bahwa pada pasal 2 ayat 1 Permenkumham nomor 10 Tahun 2020, Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Lalu pada ayat 2, narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi beberapa syarat yaitu : berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani 1⁄2 masa pidana. Pada pasal 4 syarat pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud Permenkumham 10/2020. Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan beberapa dokumen. Foto kopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas, salinan register F dari Kepala Lapas, salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas, dan surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum Jadi sesuai dengan Permasalahan yang saudara permasalahkan bahwa sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, wargabinaan dapat diusulkan Asimilasi, harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila belum mencukupi syarat tersebut, maka wargabinaan belum bisa untuk diusulkan dalam rapat TPP, Permasalahan yang kedua yaitu bagi napi yang sudah menjalani masa ½ maka dibebaskan, klein yang terhormat bahwa belum ada ketentuan peraturan Pertundang-undangan yang mengalah menjalani ½ masa pidana. Demikian jawaban kami semoga bermanfaat. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi link berikut ini https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH dan memberikan penilaian kepuasan atas layanan yang telah kami berikan. Terimakasih