Penerapan BPHTB 0% di DKI Jakarta untuk Transaksi Tanah Kosong Tanpa Bangunan

Dijawab oleh: Febi Ardhianti, S.E. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima kasih atas pertanyaan saudara Adrianus, kepada kami Penyuluh Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pertanyaan saudara, Apakah BPHTB 0 Di Jakarta berlaku juga untuk transaksi tanah (Tanpa bangunan) diatasnya? Menurut Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2), Kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan kebijakan dari pajak kabupaten/kota. Selanjutnya merujuk pasal 2 ayat (1) Peraturan Gebernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2017 tentang Pengenaan 0 % (nol persen) atas Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan terhadap Perolehan Hak Pertama kali Dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua Miliar Rupiah) berbunyi sebagai berikut : Ruang lingkup Peraturan Gebernur ini meliputi pengenaan 0% (nol persen) atas BPHTB terhadap perolehan hak untuk pertama kali meliputi : a. pemindahan hak ; b. pemberian hak baru Pemindahan hak yang dimaksud, meliputi jual beli, hibah, hibah wasiat, atau waris. Sementara pemberian hak baru, meliputi kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. (pasal 2 ayat (2) dan ( 3) Pergub DKI Jakarta 126/2017 ) Selanjutnya menurut Pasal 3 ayat (1) Pergub DKI Jakarta 126/2017 Pengenaan BPHTB sebesar 0% diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua Miliar Rupiah). Menurut Pasal 1 angka (7) Pergub DKI Jakarta 126/2017 berbunyi sebagai berikut : “ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya di sebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bagunan .” Menjawab  permasalahan hukum saudara, berdasarkan penjelasan pasal diatas maka BPHTB 0 % dengan objek pajak sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua Miliar Rupiah) untuk peroleh hak untuk pertama kalinya baik pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan atau tanah tampa bagunan atau bangunan saja” Demikian jawaban yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Dasar hukum: 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Gebernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2017 tentang Pengenaan 0 % (nol persen) atas Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan terhadap Perolehan Hak Pertama kali Dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua Miliar Rupiah) Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.