Kemungkinan Hak Keluarga Lain atas Tanah Bersertifikat Hak Milik atas Nama Kakek dan Istri

Dijawab oleh: Febi Ardhianti, S.E. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima kasih atas pertanyaan saudara Faiz kepada kami Penyuluh Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dari pernyataan dapat kami simpulkan sebagai berikut : 1. Saudara memiliki mbah, yang memiliki tanah 646 M 2. Nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik adalah Mbah saudara dan istrinya. Pertanyaan saudara  Pertanyaan saudara apakah ada kemungkinan ada hak lain dari pihak mbah (adik, kakak/keluaraga lain) maupun dari pihak istri mbah (adik,kakak/keluarga lain) atas tanah tersebut, jika nama pada sertifikat yang tertulis atas nama Mbah saudara & istrinya ? Sebelum kami menjawab permasalahan hukum saudara, karena saudara tidak menerangkan apakah mbah saudara dan istri masih hidup apakah sudah meninggal jadi kami mengambil kesimpulan mbah saudara dan istrinya masih hidup. Sekarang kami akan menjelaskan tentang sertifikat hak milik. Yang dimaksud dengan sertifikat, menurut Pasal 1 angka 20  Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(“UUPA”) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.  Pasal 31 ayat (4) PP 24/1997 mengatur bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (5) PP 24/1997, dikatakan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing- masing dari hak bersama tersebut. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (5) PP 24/1997, dengan adanya ketentuan ini tiap pemegang hak bersama memegang sertifikat yang menyebutkan besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut. Dengan demikian masing-masing akan dengan mudah dapat melakukan perbuatan hukum mengenai bagian haknya yang bersangkutan tanpa perlu mengadakan perubahan pada surat tanda bukti hak para pemegang hak bersama yang bersangkutan, kecuali kalau secara tegas ada larangan untuk berbuat demikian jika tidak ada persetujuan para pemegang hak bersama yang lain. Berdasarkan penjelasan pasal diatas, nama yang tertera di sertifikat hak milik adalah nama yang berhak (Pemilik) berdasrkan hukum. Jadi pemilik tanah tersebut adalah mbah saudara dan istrinya karena nama mereka yang ada di sertifikat hak milik atas tanah. Sedangkan pihak mbah (adik, kakak/keluaraga lain) maupun dari pihak istri mbah (adik,kakak/keluarga lain) tidak berhak atas tanah tersebut kecuali adanya pemindahan hak tanah berdasarkan Pasal 36 dan 37 PP 24 /1997. Berikut ini kami jelaskan bunyi pasal tersebut. Menurut pasal 36 ayat (1) PP 24/1997 adalah sebagai berikut “Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar”. Menurut Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 adalah sabagai berikut” Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya menurut pasal 42 PP 24/1997 yang berbunyi sebagai berikut “Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Bersadarakan pertanyaan saudara kepada kami, jika nama pada sertifikat yang tertulis atas nama Mbah saudara & istrinya, maka tidak akan ada kemungkinan hak orang lain, kecuali tanah tersebut sudah terjadi peralihan hak milik (lihat bunyi pasal 36, 37 dan 42 PP 24/1997 diatas) Demikian jawaban yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Dasar hukum: 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.