Sengketa Klaim Kepemilikan Tanah antara Pemegang Akta Tanah dan Pemegang Letter C dari Keturunan Pemilik Awal

Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan Saudara Fiki kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Tanah Hibah yang diminta kembali oleh ahli warisnya. Sebelumnya dapat kami jelaskan bahwa menurut Pasal 1666 KUHPer yang menyebutkan bahwa : “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.” Proses hibah yang dalam hal ini adalah tanah perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Aturan mengenai hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat 3 didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan demikian hibah tanah yang dilakukan oleh Pak Saimon kepada Nenek ibu Saudara sudah tepat dibuatkan dengan akta yang dibuat PPAT dimana pembuatan akta hibah tanah tersebut dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan , dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana dalam Pasal 38 PP No 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa pembuatan akta hibah harus: Dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. Tak memandang keluarga atau bukan, ketika ada tanah yang dihibahkan, maka harus dibuat akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Ketika akta tersebut sudah ditandatangani (paling lambat 7 hari), PPAT wajib:  Mendaftarkan akta hibah dan dokumen terkait ke Kantor Pertanahan setempat  Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta kepada para pihak yang bersangkutan Jika hal hal tersebut sudah dilakukan maka akta hibahnya adalah sah, namun tetap harus dibuatkan sertifikat tanah tersebut sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah . Perlu juga kami sampaikan bahwa tanah yang sudah dihibahkan tersebut tidak dapat ditarik/diminta kembali, kecuali sebagaiamana diatur dalam Pasal 1688 KUHPer yaitu sebagai berikut : - jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah - jika orang yang diberi hibah melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau susatu kejahatan lain atas diri penghibah 4 - jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya Adapun surat Letter C yang dimiliki oleh anaknya anak Pak Saimon (cucunya Pak Saimon) dapat kami jelaskan bahwa letter C adalah buku register yang ada di desa atau di kampung atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut secara turun temurun, yang disimpan di kepala desa masing-masing. Fungsi dari letter C ini sebenarnya adalah sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah pada zaman kolonial. Dengan demikian, baik Akta PPAT maupun Letter C, keduanya tetap harus di konversi menjadi sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat [2] huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”). Sesuai ketentuan Pasal 2 PP No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37/1998): (1). PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a) Jual beli; b) Tukar menukar; c) Hibah; d) Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) e) Pembagian hak bersama; f) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g) Pemberian Hak Tanggungan; h) Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. 5 Akta tersebut kemudian dapat menjadi dasar pensertifikatan tanah, akan tetapi untuk pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 PP 24/1997 menyebutkan bahwa : (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. Untuk itu, sebaiknya tanah yang dihibahkan Pak Saimon kepada nenek ibu Saudara tersebut dengan dasar akta yang dibuat PPAT agar segera didaftarkan untuk dibuat sertifikat tanahnya sebagai bukti kepemilikan tanah yang kuat, sehingga cucunya Pak Saimon yang meminta tanah hibah itu kembali tidak bisa, karena bukti kepemilikan Ibu saudara (selaku ahli waris nenek saudara) lebih kuat. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : - UU No 1 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria - PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah - PP No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah