Perubahan Jadwal Pembebasan Bersyarat Akibat Dugaan Kesalahan Berkas di Lapas Pemuda Tangerang Lama

Dijawab oleh: Heri Setiawan, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan, selanjutnya terkait Pembebasan Bersyarat atas masalah yang dihadapi adik saudara, dapat kami sampaikan sebagai berikut : a. Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Demikian yang dikatakan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”). b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”). Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. c. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat: 1) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; 2) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; 3) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan 4) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. Syarat di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen: 1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; 2) laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”); 3) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (“Bapas”); 4) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan; 5) salinan register F dari Kepala Lapas; 6) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; 7) surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 8) surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan b) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. d. Menjawab pertanyaan saudara, terkait Pembebasan Bersyarat, harus terpenuhi syarat-syarat seperti uraian diatas, dan setelah menjalani sekurang- kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Terkait batalnya adik saudara yang sedianya bebas bulan Maret namun batal, dimungkinkan adanya kekurangan syarat/berkas yang dibutuhkan atau kurangnya persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. e. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum ini semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Saudara Zacky Zulkarnain untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis yang kami laksanakan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.