Keabsahan Penjualan Harta Bersama oleh Pasangan yang Masih Hidup setelah Cerai Mati dan Perlunya Persetujuan Ahli Waris serta Pembagian Hasilnya

Dijawab oleh: Heru Wahyono, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, saudara telah memberikan kesempatan pada kami untuk dapat membentu permasalahan hukum saudara. Dari uraian dan penjelasan saudara diatas, dapat kami simpulkan bahwa saudara menanyakan: 1. Apakah saat penjualan harta bersama seperti rumah yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang masih hidup diperlukan adanya persetujuan dari ahli waris (anak Kandung)? 2. Bagaimana juga cara pembagian hasil harta bersama tersebut berdasarkan hukum 3. apakah saat penjualan harta bisa sah tanpa adanya persetujuan dari ahli waris. 1. Menjawab pertanyaan saudara yang pertama, sbb: Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta yang diperoleh setelah pernikahan menjadi harta bersama. Konsekuensinya, jika suatu saat terjadi perceraian, maka harta yang didapat sejak penikahan itu akan dibagi antara kedua pihak suami dan istri. Spesifik, bagi pasangan suami-istri beragama Islam bahkan berlaku ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian harta bersama, yaitu: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dari kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa pembagian harta bersama dilakukan dengan sama rata antara keduanya. Dengan syarat tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya yang berisikan pemisahan harta. Jika ada, maka pembagian harta bersama tadi diberlakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Setelah meninggalnya pewaris (orang yang meninggalkan harta warisan), maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) harta bersama tersebut dibagi dua, dan bagian yang menjadi milih pewaris itulah yang dibagikan kepada ahli waris (suami/istri yang hidup dan anak kandungnya, dll). Misalnya yang meninggal (pewaris) adalah suami dan meninggalkan sebidang tanah. Maka pada saat suaminya meninggal dunia, istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut memiliki hak atas bagian ayahnya dalam harta bersama (sebagai warisan dari ayahnya).   Pada dasarnya dalam jual beli tanah, pada saat melakukan pendaftaran perubahan kepemilikan tanah karena jual beli, diperlukan dokumen-dokumen berikut: a) surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya; b) surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak; c) akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan (dalam hal ini akta jual beli): d) bukti identitas pihak yang mengalihkan hak; e) bukti identitas penerima hak; f) sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan; g) izin pemindahan hak (dalam hal pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang atau pemindahan hak pakai atas tanah negara); h) bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan , dalam hal bea tersebut terutang; i) bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya , dalam hal pajak tersebut terutang. Jika dalam hal ini pemilik tanah adalah si istri dan para ahli waris, maka perlu disertakan juga surat keterangan mewaris (bagi WNI penduduk asli) atau akta keterangan hak mewaris (bagi WNI keturunan Tionghoa) atau Fatwa Waris (bagi WNI yang beragama Islam) untuk membuktikan siapa saja yang berhak sebagai pemilik atas tanah tersebut dan yang harus memberikan persetujuan untuk menjual tanah tersebut, serta persetujuan para ahli waris atas penjualan tanah warisan tersebut.   2. Menjawab pertanyaan saudara yang kedua: Pertanyaan saudara tentang bagaimana cara pembagian harta bersama, secara sederhana dapat kami jelaskan, misalnya yang menjadi pewaris adalah suami. Sedangkan yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anak kandungnya, maka harta bersama tersebut di bagi dua terlebih dahulu, seperdua menjadi hak istri, dan seperdua menjadi harta yang menjadi bagian pewaris yang harus dibagi kepada ahli warisnya, yaitu anak-anak kandung dan istri. Mengenai besaran pembagiannya tergantung dari penundukan hukum yang disepakati ahli waris, apakah menundukan dengan hukum Adat, Perdata atau hukum Islam. 3. Menjawab pertanyaan saudara yang ketiga: Menjawab pertanyaan saudara tentang apakah saat penjualan harta bisa sah tanpa adanya persetujuan dari ahli waris. Kami jelaskan bawa, jikalau harta gono gini tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya masing-masing baik kepada istri maupun anak-anaknya. Maka penjualan harta tersebut sah tanpa adanya persetujuan ahli waris lainnya (karena masing- masing sdh mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut). Namun jika masih menjadi harta gono gini yang belum dibagikan keseluruh ahli waris, maka setiap penjualan harta bersama tersebut haruslah dengan persetujuan ahli waris lainnya. Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat. Dasar hukum: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  sebagaimana telah diubah oleh  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Saudara Erlangga Julisar Prakoso untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1