Penguatan Status Hukum Tanah Hibah untuk Pembangunan Masjid agar Hak Kompensasi Pembebasan Lahan Menjadi Milik Masjid

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan RIDWAN dari SULAWESI UTARA terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka saya akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait. Berdasarkan pernyataan anda diawal bahwa dasar hukum lahan untuk pembangunan berdasarkan atas dasar hibah berupa tanah yang diperguanakan untuk pembangunan masjid yang berarti memiliki fungsi sosial, untuk kepentingan umat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI Daring), definisi hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain, contohnya hak kepemilikan suatu barang. Inisiatif penghibahan berasal dari pemberi hibah, bukan dari penerima hibah. Karena pemberian hibah dilakukan secara cuma-cuma, terkadang hibah juga dianggap sebagai hadiah kepada orang lain. ketentuan mengenai hibah telah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW). Berdasarkan ketentuan tersebut, hibah dijelaskan sebagai pemberian oleh seseorang kepada pihak lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Namun Jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam Pasal 957 KUHPerdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam juga sama, yaitu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sesuatu yang dihibahkan dapat berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak, contohnya properti dan tanah. Benda atau harta tersebut dihibahkan kepada pihak lain ketika pemberi hibah masih hidup. Selain orang, harta yang dihibahkan juga bisa diberikan kepada lembaga, misalnya lembaga pendidikan.  Ada Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pemberian hibah diantaranya:  1.  Pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris. Pasal 1682 KUHPerdata “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.” Yang termasuk sebagai hal yang dikecualikan dalam Pasal 1687 adalah hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah. 2. Pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai umur 21 tahun ataupun belum 21 tahun tetapi sudah pernah menikah (Pasal 1677 KUHPerdata). 3. Pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah atau pemberian barang bergerak yang berwujud da harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. (Pasal 1678 KUHPerdata). 4. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali namun dapat menjadi batal demi hukum dalam hal melanggar satu atau lebih ketentuan KUHPerdata diantaranya sebagai berikut: - Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdata -   Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdata) -  Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdata). Syarat-Syarat Hibah Jumlah hibah biasanya tidak sedikit sehingga pemberian hibah kepada orang lain bisa saja berujung pada tuntutan apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk menghindari hal tersebut, pemberian hibah perlu disertai dengan surat persetujuan dari anak kandung ataupun ahli waris pemberi hibah. Selain itu, pemberian hibah juga sebaiknya tidak melanggar hak mutlak ahli waris atau bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk tiap-tiap ahli waris. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pemberian hibah sesuai dengan syarat-syarat hibah. Menurut KUHPerdata, berikut ini beberapa syarat hibah. 1. Pemberi dan penerima hibah sudah dewasa menurut undang-undang. 2. Suatu hibah harus dilakukan dengan akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris. 3. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa atau seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Syarat-syarat pendaftaran Hibah 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. 2. Sertipikat asli dilampiri fotocopy permohonan pengecekan. 3. Surat pernyataan hibah tidak melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta 4. kekayaan yang dimiliki, diketahui pejabat berwenang. 5. Fotocopy KTP dan KK pemilik tanah, penerima hibah dan yang merelakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 6. Fotocopy SPPT PBB tahun terakhir. 7. Bukti SSB BPHTB/SPPD yang telah divalidasi. 8. Akta hibah beserta pengantar dari PPAT. 9. Melampirkan bukti SSP PPH dalam hal pajak terhutang. Jika ingin memberikan hibah dalam bentuk tanah, ada syarat lainnya yang perlu diperhatikan. Setelah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku, tiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika hibah berupa tanah tidak dibuat oleh notaris, maka tidak akan memiliki kekuatan hukum. Dalam hibah, hak atas sesuatu yang dialihkan kepada pihak lain sebaiknya menguntungkan bagi pihak yang menerima hibah. Harta yang dihibahkan juga tidak dalam keadaan terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, contohnya terikat karena sedang digadaikan. Apabila syarat hibah telah dipenuhi, hibah tidak bisa ditarik kembali setelah diberikan kepada penerima hibah. Namun, menurut  Pasal 1688 KUHPerdata,  pembatalan hibah bisa saja dilakukan melalui pengadilan jika syarat penghibahan tidak dipenuhi, penerima hibah melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, dan penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah ketika kondisi ekonomi pemberi hibah mengalami penurunan. Jika penghapusan hibah ini terjadi akibat persyaratan hibah tidak terpenuhi, benda atau harta yang telah dihibahkan perlu dikembalikan kepada pemberi hibah. Tidak hanya itu, ketika dikembalikan kepada pemberi hibah, harta itu harus dalam keadaan baik dan bersih dari beban-beban yang berkaitan dengan harta tersebut. Selain itu, berdasarkan  Pasal 1667 KUHPerdata , sesuatu yang dihibahkan harus berupa benda atau harta yang sudah ada. Jika hibah yang diberikan merupakan benda-benda yang belum diketahui saat ini atau baru akan ada di masa yang akan datang, maka proses penghibahannya batal. Secara umum surat hibah adalah sebuah surat atau pernyataan tentang pemberian atau hibah kepada seseorang kepada orang lain. Jenis pemberian nya berupa benda tanah, rumah, bangunan dan yang lainnya. sebagaimana yang terlihat pada contoh surat hibah berikut bahwa surat hibah tersebut  berisi sebuah pernyataan serta dilengkapi dengan data lengkap jenis barang yang akan dihibahkan atau diberikan. Layaknya surat resmi lainnya surat hibah juga berisi pernyataan tentang siapa yang menjadi pihak pertama dan pihak kedua dengan tujuan dapat dijadikan dasar yang kuat di mata hukum. Kepentingan membuat surat hibah adalah agar menjadi bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi kejadian dikemudian hari terjadi sengketa/perselisihan mengenai surat/sertifikat hiban tanah masjid, lebih baik jika anda memiliki yayasan atau pengurus/sekretariat masjid yang berbadan hukum, maka bisa dilakukan hibah kembali dari si penerima hibah awal kepada pengurus yayasan atau pengurus/sekretariat masjid masjid tersebut yang sudah berbadan hukum. Mengenai proses peralihan ini dapat anda lakukan didepan notaris/PPAT setempat untuk dibuatkan akta peralihan tanah hibah untuk masjid mengatasnamakan pengurus/sekretariat tetap yang sudah berbadan hukum.  WAKAF Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif; b. Nazhir; c. Harta Benda Wakaf; d. Ikrar Wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; f. jangka waktu wakaf. pihak yang mewakafkan harta benda miliknya disebut Wakif. Wakif meliputi: a. perseorangan; Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf b. organisasi; Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. c. badan hukum; Wakif badan hukum hanya dapat melakukan. wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Sedangkan pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya disebut Nazhir. Nazhir mempunyai tugas: a. rnelakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam hubungan hukum perwakafan ini harus melalui Ikrar Wakaf; yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Sedangkan Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif . Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari: a. benda tidak bergerak; diantaranya hak atas tanah, bangunan b. benda bergerak. Diantaranya uang, emas, kendaraan, dll Untuk pejabat yang berwenang membuat akta terkait dengan wakaf disebut Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat: a. nama dan identitas Wakif; b. nama dan identitas Nazhir; c. data dan keterangan harta benda wakaf; d. peruntukan harta benda wakaf; e. jangka waktu wakaf . PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menyerahkan: a. salinan akta ikrar wakaf; b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a. dijadikan jaminan; b. disita; c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. KESIMPULAN Oleh Karena itu Pengaturan mengenai masjid yang berbadan hukum akan lebih mudah untuk mendapatkan/menerima bantuan hibah dan bantuan sosial dari pemerintah daerah, Regulasi bantuan hibah dan bantuan sosial sebagaimana tertuang dalam Pasal 298 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai belanja hibah yang hanya diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan terkait dengan wakaf sudah ada aturannya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat, Terima kasih Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Saudara Ridwan untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1