Langkah Hukum Eksekusi Putusan Perdata atas Kewajiban Pembayaran Ganti Rugi dan Penjelasan Pasal 216 KUHP

Dijawab oleh: Elsy A. Joltuwu, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Berdasarkan pertanyaan Anda, dapat kami asumsikan bahwa perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam perkara perdata, putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau putusan Mahkamah Agung yang telah diterima oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 207 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Oleh karena pertanyaan Anda tekait dengan hukuman tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 290.000.000, maka dapat dimohonkan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui pengadilan tingkat pertama melalui prosedur sebagai berikut: Pemohon eksekusi (Pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan; Atas dasar permohonan itu Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran (aanmaning) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai pada Pasal 196 HIR/207 Rbg; Jika termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, maka Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan Penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (executorial beslag) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 Rbg; Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan. Dengan demikian, jika tidak ada itikad baik dari tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, Anda dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui pengadilan tingkat pertama sesuai dengan tata cara/prosedur di atas. Adapun benda yang disita oleh pengadilan untuk dilelang meliputi seluruh harta kekayaan milik Permohon eksekusi senilai jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemohon eksekusi.   Dislaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebgaimana putusan pengadilan Dasar hukum: - KUHPerdata - HIR Mohon kepada Saudara Abdullah untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1