Perkiraan Tanggal Bebas Narapidana Narkoba Mochammad Ragil Bin Rateno di Lapas Pemuda Madiun dengan Vonis 4 Tahun 1 Bulan

Dijawab oleh : Rahmad Syafaat Habibi, S.H., C.L.A (Penyuluh Hukum Ahli Pertama) Sebelumnya kami Penyuluh Hukum pada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Kemenkumham mengucapkan terimakasih karena telah menggunakan layanan konsultasi hukum di website www.lsc.bphn.go.id. Pertanyaan yang Anda ajukan mengenai kebebasan suami Anda yang berada di lapas pemuda madiun, yang bernama mochammad ragil bin rateno kasus narkoba dengan vonis 4 tahun subsider 1 bulan. Pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bebas bersyarat. Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebasan Bersyarat juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan Bersyarat harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta Keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Kemudian untuk Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat diatur dalam Pasal 82 Permenkumham No.3 tahun 2018 Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat : 1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; 2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; 3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan 4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. Tentunya juga harus melengkapi dengan bukti dokumen lain sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Permenkumham No.3 tahun 2018 yaitu : a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. Kembali ke pertanyaan yang Anda ajukan ke layanan konsultasi hukum di www.lsc.bphn.go.id mengenai Ingin mengetahui kebebasan suami Anda yang berada di lapas pemuda madiun, yang bernama mochammad ragil bin rateno kasus narkoba vonis 4 tahun sub 1 bulan, kami sebagai penyuluh hukum tidak dapat menyimpulkan tanggal berapa suami Anda akan bebas, karena dalam pertanyaan konsultasi Anda tidak menjelaskan mulai kapan suami Anda di tahan baik itu di kepolisian, kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dan sampai putusan inkrah. Jadi kami menyarankan Anda untuk kembali berkonsultasi dengan pertanyaan yang lebih jelas termasuk sejak kapan suami Anda di tahan atau sejak kapan dipenjara pasca putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Anda juga dapat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan untuk mengetahui kapan waktu pastinya suami Anda mendapatkan Pembebasan Bersayarat tentunya dengan didampingi petugas lapas dalam mengakses layanan Sistem Database Pemasyarakatan. Demikian jawaban yang bisa kami berikan. Terimakasih masih memberikan kepercayaan kepada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI dalam permasalahan konsultasi hukum Anda. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Saudari Siska fauziah untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50- QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1