Potensi Pencemaran Nama Baik atas Unggahan Penipuan Investasi Setelah Utang Dibayar Keluarga Pelaku

Dijawab oleh : Mursalim, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Yth. Saudari Nazwa di Provinsi Banten, maka atas pertanyaan Saudari dapat saya sampaikan sebagai berikut: Berdasarkan apa yang Anda sampaikan, masalah investasi merupakan masalah umum di bidang ekonomi/bisnis/perdagangan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Namun berinvestasi memerlukan kecermatan dan ke hati-hatian. Karena tidak selamanya orang berinvestasi mendatangkan keutungan, malah bisa sebaliknya mendatangkan kerugian/loss. Sehingga kesepakatan perlu dituangkan dalam bentuk persetujuan/perjanjian tertulis. Pada dasarnya siapapun boleh membuat perjanjian berdasarkan konsesnsus/ kesepaktan para pihak. Itu karena hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak (asas pacta sunt servanda) (Pasal 1338 KUHPerdata). Namun harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith), tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban Pengertian Investasi Pada umumnya sebagai upaya meningkatkan ekonomi dimasa depan, masyarakat melakukan investasi dengan menempatkan dana/modal dibidang tertentu, seperti properti, perdagangan, industri, emas, mata uang dsb. Mengacu pada laman Daring Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai invetsasi. Pengertian investasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah  penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pengertian investasi menurut Webster (1999) merupakan penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah. Investasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan akumulasi dalam bentuk aktiva sebagai harapan untuk mendapatkan keuntungan. Seseorang yang berinvestasi dikenal sebagai investor. Investasi juga terkadang disebut sebagai penanaman modal (baca:  pengertian modal ) ke suatu perusahaan. Sehingga istilah investasi ini keseringan selalu berkaitan dalam bidang usaha/bisnis. Apalagi di era global dimana hampir semua negara di dunia membuka pintu ekonomi, maka investasi menjadi kegitan ekonomi untuk menunjang pembangunan. Namun investasi perlu kehati-hatian karena tetap mengandung risiko yang harus dikelola dengan baik. Sehingga aktifitasnya mendatangkan manfaat bagi semua. Risiko dalam Investasi Berinvestasi walau mengharapkan untung besar dimasa depan tetapi memang mengandung risiko. Maka diperlukan perhitungan yang matang. Risiko adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Kita keseringan kurang memperhitungkan tingkat risiko karena kurang kehati- hatian (prudent). Karena di balik keuntungan besar dalam berinvestasi, ada beberapa risiko investasi yang sering kali kurang disadari banyak investor, khususnya hilangnya dana/modal yang dilarikan pengelola. Apabila timbul masalah, siapa yang bertanggung jawab?. Dan kemana kita akan mengadu ?. Wanprestasi Dari sisi hukum, investasi merupakan bentuk kerjasama untuk membagi keuntungan beradasar besar kecilnya modal. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya cedera janji (wanprestasi). Apabila salah satu pihak tidak menepati janji maka disebut ingkar janji (wanprestasi). Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya” Wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bentuk-bentuk wanprestasi : a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Tatacara Menyatakan debitur wanprestasi 1. Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri. 2. Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri. Somasi, minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Penipuan Investasi Dengan makin terbukanya ekonomi, maka kegiatan investasi makin meningkat. Namun bidang apapun termasuk investasi tidak luput dari penipuan. Untuk itu pemerintah berupaya melindungi masyarakat dari bentuk investasi ilegal. Maka Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM) oleh Permendag No.96/M- DAG/PER/12/2014 jo. No.10/M-DAG/PER/11/2015 telah memiliki kewenangan tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL).  Sebagai preemtif, BKPM telah bergabung ke dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Hal ini dilakukan BKPM melalui tindakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat. Apabila ada orang atau badan usaha yang menawarkan investasi bodong yang menghimpun dana masyarakat dengan iming-iming bunga yang tinggi melebihi suku bunga bank. Maka perbuatan tersebut dapat di pidana oleh penegak hukum tentu melalui bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka subyek hukum tersebut yang terbukti bersalah melanggar hukum di bidang investasi dapat dikenakan tindakan hukum baik perdata maupun pidana. Jadi walaupun ajakan investasi merupakan usaha mencari keuntungan bersama merupakan bidang hukum perdata. Namun tidak tertutup kemungkinan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu penipuan atau pencucian uang (money laundering) yang merugikan orang lain sehingga memenuhi unsur pidana. Maka pelaku serta orang yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang, dengan maksud untuk menipu, dapat dibuktikan dari berbagai keadaan yang terjadi terkait peristiwa, untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya menjadi niat batin dari pelaku (mens rea). Oleh karenanya tidak semua “risiko usaha” dapat dijadikan justifikasi untuk melepaskan tanggung jawab. Sebagaimana pernah terjadi pada banyak peristiwa investasi bodong sebelumnya. Salah satu contoh: kasus Koperasi Pandawa, dimana Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 20 November 2017 telah menghukum 26 tersangka dijerat dengan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda Rp 15 miliar. Menjawab Pertanyaan Anda Anda mengatakan, teman anda melakukan penipuan investasi ..dia kabur...tapi keluarganya bertanggung jawab atas hutang yang dilakukan teman tersebut. Apabila benar utang teman anda telah dilunasi hutangnya oleh keluarganya, seharusnya masalah selesai. Karena telah dibayar. Utang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda. Seseorang atau  badan usaha  yang meminjam disebut  debitur . Entitas yang memberikan utang disebut  kreditur . Pasal 1131 KUHPerdata yang menentukan: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan- perikatan perorangan debitur itu.” Mengenai hapusnya perikatan/persetujuan termasuk utang sebagaimana diatur Pasal 1381 KUHPerdata. Hapusnya Perikatan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) mengatur hapusnya perikatan :  karena pembayaran;  karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;  karena pembaruan utang;  karena perjumpaan utang atau kompensasi;  karena percampuran utang;  karena pembebasan utang;  karena musnahnya barang yang terutang;  karena kebatalan atau pembatalan;  karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;dan  karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri. Tetap di Posting di Medsos Sebagaimana anda sampaikan bahwa hutang sudah dibayar oleh pihak keluarga, tapi orang yang ditipu masih memposting foto teman anda di medsos. Menurut hemat kami, anda atau teman anda atau pihak keluarga dapat melakukan pendekatan dan mengingatkan/menegur untuk meminta menghapus postingan foto tersebut dari media sosial (medsos) miliknya. Karena teman anda dan keluarga merasa tidak nyaman. Karena hutang sudah dibayar. Secara Transaksi Elektronik (TE) sebenarnya foto tersebut dapat di hapus dari postingan medsos miliknya berdasarkan penetapan pengadilan. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) telah mengadopsi ketentuan hak untuk dilupakan “right to be forgotten”. Yaitu agar informasi dan/atau dokumen elektronik terkait dirinya yang sudah tidak relevan lagi untuk dapat ‘dihapuskan dari internet’.  Pasal 26 ayat (3) dan (4)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (“UU 19/2016”). Pasal tersebut mengatur sebagai berikut: (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Namun apabila pihak yang memposting tetap masih belum menghapus dan teman anda merasa dirugikan. Mungkin teman anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pasal 26 UU ITE mengatur: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Saudara Nazwa untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1