Kedudukan SPPT PBB sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Girik, Konversi ke Sertifikat, dan Prosedur Penggantian SPPT PBB Hilang

Dijawab oleh : Setiyo Budi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Setelah saya membaca dan memahami permasalahan yang Saudara sampaikan kepada kami, saya selaku Konsultan Hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Mencoba menjawab pertanyaanyg saudara sampaiakn sebagai berikut. Sebelumya saya akan menjawab pertanyaan saudara yang pertama tentan SPPT PBB Pengertian SPPT PBB Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu Tahun Pajak. Fungsi dan pengertian surat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. Meski sering disertakan bersamaan IMB dan sertifikat namun surat ini bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Bukti hak dan kepemilikan tanah atau bangunan adalah sertifikat sementara IMB untuk menunjukkan bahwa bangunan yang didirikan sesuai izin peraturan yang berlaku dan SPPT sebagai penentu atas objek pajak tersebut dibebankan pajak yang harus dibayarkan kepada pemiliknya FUNGSI PENTING SPPT PBB BAGI WAJIB PAJAK 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang meskipun tidak diartikan sebagai bukti hak dan kepemilikan suatu tanah atau bangunan namun memegang fungsi penting bagi Wajib Pajak saat proses mengumpulkan dokumen lengkap menjaga atau melindungi aset berharga. 2. Sebagai salah satu elemen untuk menghindari tanah atau bangunan itu direbut hak miliknya atau terjadi penipuan. 3. Sebagai surat yang menunjukkan besaran beban pajak yang dibayarkan kepada negara oleh pemiliknya terhadap objek pajak. CARA WAJIB PAJAK MENDAPATKAN SPPT PBB 1. Anda dapat mengambil langsung di kantor kelurahan atau di KPP Pratama setempat, tempat objek pajak terdaftar atau yang telah ditentukan. 2. Nantinya, SPPT akan dikirim melalui kantor pos atau diantarkan langsung oleh aparat kelurahan atau desa. Selain itu, Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas Kring Pajak (500200) untuk melacak dan mengarahkan keberadaan SPPT. Sertipikat, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang berfungsi sebagai penanda sahnya legalitas objek tersebut di mata hukum. Masing-masing dokumen ini dikeluarkan oleh instansi yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula. Sertifikat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), IMB adalah urusannya pemerintah daerah setempat melalui dinas perijinan bangunan, baik tingkat kota/kabupaten atau kecamatan sedangkan SPPT-PBB manjadi domainnya Kantor Pelayan Pajak (KPP), tapi saat ini pengelolaan sudah dilimpahkan ke Pemerintah Daerah masing, sebagai tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Jika SPPT PBB hilang jangan kwatir datang lansung di kantor kecamatan, Anda cukup mencari loket Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dan menyerahkan berbagai dokumen, diantaranya adalah : • Mengisi formulir permohonan di Kecamatan • Mengisi formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP • Fotokopi KTP • Fotokopi Kartu Keluarga • Fotokopi NPWP • Fotokopi SPT PBB tahun terakhir yang sudah lunas • Membawa bukti bukti pembayaran SPT PBB dari tahun 1993 hingga saat ini • Fotokopi sertifikat tanah • Fotokopi BPHTB • Fotokopi rumah (untuk memudahkan petugas untuk mensurvey ke lokasi) Oleh karena itu dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa SPPT PBB bukan sebagai alat kepemilikan tanah sesuai dengan sertifikat, hanya sebagai alas hak pembayaran kepada negara 2. Bahwa SPPT PBB dapat dikonversi menjadi pemilik pemohon sesuaai dengan ketentuan permohonan alas haknya 3. Bahwa ketentuan SPPT PBB dapat diminta kembali dan dapat diterbitkan dengan nama yang bersangkutan melalui ketentuan diatas Disclaimer: Jawaban Konsultasi Hukum Semata-Mata Hanya Sebagai Pendapat Hukum Dan Tidak Mengikat Sebagaimana Putusan Pengadilan. Dasar Hukum: - Permenkeu Nomor 254/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Paka dan Subjek Pajak atau PBB Mohon kepada Saudara Ramdan Hidayat untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1