Sengketa hak asuh anak pasca perceraian dan ancaman pembatasan pertemuan anak oleh mantan istri

Dijawab oleh : Indah Rahayu, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama) Terimakasih atas informasi yang Saudara sampaikan, berdasarkan hal tersebut maka kami berkesimpulan bahwa ini berkaitan dengan hak suami atas hak asuh anak dan ancaman yang dilakukan oleh mantan istri kakak saudara atas anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, tidak mengatur secara khusus terkait hak asuh anak akan jatuh ke tangan ayah atau ibunya dalam hal terjadi perceraian. Dalam UU Perkawinan hanya disebutkan bahwa dalam Pasal 41 huruf a, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang akan memberi keputusan. Mengenai ketentuan mengenai hak asuh anak, bagi yang beragama Islam secara jelas termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana dalam Pasal 105 yaitu sebagai berikut: Dalam hal terjadinya perceraian : 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sedangkan untuk non muslim, dapat merujuk kepada yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa : “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.” Namun hal tersebut tidak bersifat mutlak. Adakalanya seorang ibu dapat kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan perawatan terhadap anaknya yang belum dewasa apabila dibuktikan dimuka persidangan bahwa ada hal-hal yang dapat merusak akhlak anak apabila diasuh oleh ibunya, misalnya berupa: - Penelantaran anak, seperti pembiaran anak sehingga tidak terurus, menggunakan kekerasan dalam mendidik anak, dsb. - Mempunyai kebiasaan buruk seperti judi, mabuk, menggunakan obat-obatan terlarang, dsb. Selanjutnya dalam KHI Pasal 156 huruf c juga disebutkan: “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula” Dalam salah satu putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 354/Pdt.G/2007/PA.Bks, Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada bapak (Pemohon). Putusan tersebut diberikan dengan alasan-alasan Ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut: 1. Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak; 2. Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak; 3. Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak. Terkait dengan adanya ancaman terhadap Kakak Saudara untuk tidak dipertemukan dengan anaknya, ketentuan hak asuh anak terdapat pada orang tuanya dipertegas juga dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak. Siapapun, baik Ayah, Ibu dan keluarganya tidak berhak melarang maupun menyembunyikan anak dari orang tuanya.   Pasal 7 ayat (1) UU 23 Tahun 2002: Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 14 UU 35 Tahun 2014: (1)  Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2)  Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya. Kami menyarankan agar masalah ini diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah antara Kakak Saudara dengan mantan istrinya. Jika tidak berhasil, Anda dapat menempuh upaya ke pengadilan untuk memperoleh hak asuh anak ini apabila perceraian sudah terjadi, dengan melalui pengajuan gugatan hak asuh anak kepada pengadilan di wilayah tempat tinggal kakak Saudara. Mengenai hak asuh pada dasarnya harus mempertimbangkan juga perkembangan spiritual anak, akan tetapi tetap dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang pada intinya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Dasar hukum : - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak - Kompilasi Hukum Islam sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Saudara Intan untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1