Prosedur Pelaporan Penggelapan BPKB Kendaraan dan Kemungkinan Penerbitan BPKB Pengganti

Dijawab oleh : Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (JFT Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima Kasih Atas Pertanyaan Saudara ARI Kepada Konsultasi Hukum Secara On-Line Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait dengan permasalahan hukum yang saudara hadapi. Dalam kasus anda ini terdapat perjanjian pinjam meminjam uang antara orantua/bapak anda dengan seseorang dengan jaminan BPKB kendaraan a.n. anda. Setelah berjalan selama 3 bulan, Oarang tua anda bermaksud untuk melaunasi hutang tersebut secara lunas, namun karena tidak dapat menemui orang yang meinjamkan/debitor tersebut yang kemungkinan orang tersebut jugalah yang memegang BPKB anda, maka orangtua anda hanya membayarkan sebagian hutangnya dari seluruh total hutang yang harus dibayarkan. Pembayaran itu pun diserahkan kepada isteri dan adik debitor/yang meminjamkan uang, dengan harapan akan kembali lagi dengan membawa sisa pembayaran jika bertemu langsung dengan orang yang memegang BPKB anda. Namun hingga sekarang ini anda pun tidak bisa menemui orang dimaksud denagn berbagai alasan dan tidak bisa ditemui. Jika anda berprasangka bahwa BPKB kendaraan anda telah digelapkan oleh orang tersebut, hal ini bisa anda lakukan pelaporan kepada pihak kepolisian atas kasus tindak pidana pengelapan, namun anda harus mengumpulkan semua barang bukti untuk menguatkan laporan anda di kepolisan. PASAL 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang (BPKB) oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Berdasarkan pasal 65 STNK dan BPKB merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh kepolisian. BPKB sendiri dapat dipersamakan dengan sertifikat kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB termasuk dalam surat berharga (dapat dijadikan jaminan), oleh karena itu simpanlah BPKB pada tempat yang aman dan ‘nyaman’. Terkait dengan aturan mengenai BPKB hilang atau rusak seperti milik anda yang dianggap hilang maka Menurut UU NO. 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 71 menyatakan bahwa; (1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika: a. bukti registrasi hilang atau rusak; b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah; c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terusmenerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi. (2) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut terakhir diregistrasi. Maka menurut peraturan tersebut diatas, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 71 ayat 1 huruf a jo. Pasal 71 ayat 2, maka anda dapat melakukan pelaporan kepada kepolisian ditempat dimana kendaraan bermotor anda tersebut terakhir diregistrasi/berdasarkan domisili yang tertera dalam data identitas yang ada di BPKB tersebut untuk dibuatkan BPKB yang baru dengan disertai surat laporan kehilangan dari kepolisian. Berdasarkan suarat laporan kehilangan BPKB dikepolisian tersebut anda dapat mengajukan permohonan pembuatan BPKB baru dengan mengeluarkan biaya pembuatan BPKB yang besarannya dapat anda tanyakan kepada kepolisian yang menerbitkan BPKB baru tersebut. Berdasarkan Pasal 57 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, maka penggantian BPKB karena hilang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Mengisi formulir permohonan; b. Melampirkan tanda bukti identitas (KTP/SIM); c. Surat pernyataan pemilik mengenai BPKB yang hilang tidak terkait kasus pidana dan/atau perdata di atas kertas bermaterai cukup; d. Surat keterangan hilang dari unit pelaksana regident tempat BPKB diterbitkan; e. STNK; f. Bukti penyiaran pada media massa cetak sebanyak 3 tiga kali berturut dengan tenggang waktu masing-masing 1 satu minggu di media cetak yang berbeda; dan g. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. Namun Jika anda menganggap telah terjadi tindak pidana pengelapan seperti yang sudah diuraikan diatas, maka prosedur pembuatan BPKB baru tidak bisa dilakukan (lihat huruf c diatas) berdasarkan Pasal 57 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Karena kasus pengelapannya tersebut harus dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, hal ini lah yang akan memakan waktu lama, karena harus mendapatkan putusan pengadilan atas kasus tindak pidana tersebut. BPKB anda yang hilang ini didasarkan adanya tindak pidana pengelapan yang memerlukan proses penyidikan yang lebih lanjut hingga putusan pengadilan untuk menyita BPKB tersebut dari tangan pelaku dan mengembalikan BPKB kepada pemiliknya yang sah, yaitu anda. Namun jika kehilangan BPKB tersebut disebabkan karena kelalaian anda sendiri, seperti terjatuh, hanyaut terbawa banjir, akibat kebakaran, maka prosedur pembuatannya seperti yang telah saya sampaikan diatas dengan memenuhi berbagai persyaratan dalam pembuatan BPKB baru sebagai pengganti BPKB yang telah hilang/musnah. Demikian pendapat dan jawaban hukum kami, semoga bermanfaat bagi anda. Dasar hukum  KUHPIDANA  UU NO. 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Saudara Habibi untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1