Tanggung Jawab Hukum Debitur dalam Over Kredit Mobil yang Belum Disetujui Leasing dan Angsuran Menunggak

Dijawab oleh Mursalim, S.H., M.H. (JFT Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Yth. Saudara Rio Pratama dari Provinsi Sumatera Barat, maka atas pertanyaan Saudara dapat saya sampaikan sebagai berikut: Dengan makin meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Maka kegiatan dan aktivitas transaksi masyarakat perlu didukung dengan kendaraan (mobil/motor). Sehingga animo masyarakat untuk memiliki kendaraan cukup tinggi. Namun harus di ingat keinginan memiliki kendaraan harus didukung dengan kemampuan finansial yang memadai. Disini perlu kehati-hatian pengelolaan keuangan khususnya terhadap angsuran. Apalagi pembelian kendaraan secara kredit makin menjamur. Fenomena tersebut mendapat dukungan dari lembaga keuangan (perbankan/leasing/finansial) sebagai penyedia kredit mobil/motor dengan (Leasing). Sehingga masyarakat yang ingin memiliki kendaraan seperti mobil/motor dapat dengan mudah memilikinya dalam waktu singkat, asal memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan/leasing tentu didasarkan pada kesepakatan/perjanjian para pihak. Pada prinsipnya perjanjian wajib laksanakan dengan itikad baik (good faith), tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pengertian Perjanjian Kredit Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian kredit berbunyi : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” Salah satu jenis Kredit yang digemari (trend) yaitu: Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Adalah kredit yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat untuk memperoleh mobil/motor baik baru ataupun bekas dengan sistem kredit/cicilan/mengangsur. Perjanjian KKB menyangkut dua belah pihak, dimana pihak pemberi pinjaman (leasing/bank/kreditur) menyetujui pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman (debitur) untuk membeli kendaraan bermotor (mobil/motor). Kreditur akan menerima kembali uangnya disertai keuntungan tertentu sebagai ganti dari jasa pinjaman yang biasanya berupa bunga. Kredit dapat diajukan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya (Leasing) yang menyediakan produk pinjaman tersebut. Umumnya, jaminan yang digunakan dalam KKB adalah kendaraan itu sendiri, sehingga jika Anda gagal bayar, kendaraan tersebut akan disita. Perjanjian kredit kendaraan bermotor (KKB) tersebut juga harus memenuhi prinsip-prinsip hukum perdata sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Perjanjian tersebut juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian baik segi subyektif maupun obyektif.  Pasal 1320  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (“KUHPerdata”), syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut: 1.     Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2.     Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3.     Suatu hal tertentu. 4.     Suatu sebab yang halal. Jadi, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Dan kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya.(Asas hukum Pacta Sun Servanda) juga berlaku. Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (‘KUHPerdata”) mengatur: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dengan demikian apabila para pihak termasuk perusahaan/leasing telah menyetujui dan benar telah menandatangani formulir/dokumen pada proses pemindah tanganan/peralihan (over kredit) mobil tersebut. Dimana anda dan calon pembeli sudah melengkapi dengan data/dokumen yang diperlukan. Maka, pada dasarnya perjanjian tersebut sah, dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat semua pihak. Sehingga anda tidak bisa dituntut. Namun apapila perjanjian tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan perusahaan/leasing. Maka para pihak beresiko akan dituntut karena ingkar janji (wanprestai). Sedangkan dalam hukum, survei bukan merupakan faktor penentu sahnya perjanjian. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Over Kredit Mobil Saat ini, berbagai penawaran kredit kendaraan (mobil dan motor) dengan nilai uang muka/down payment (DP) ringan sudah banyak bermunculan sehingga mendapatkan mobil impian semakin dimudahkan. Namun kredit mobil tidak cukup dengan down payment (DP) ringan. Yang harus dipikirkan lebih lanjut adalah kemampuan pengutang (debitur) membayar cicilan/kredit setiap bulan sesuai perjanjian yang dibuat para pihak. Kalau ada pihak yang gagal bayar maka didalam hukum dinamakan ingkar janji (wanprestasi). Pengertian istilah ‘Over Kredit’. Over kredit berasal dari kata take over kredit, yang artinya proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Kegiatan over kredit kendaraan bermotor biasa dilakukan pada masa leasing dalam hal pihak Costumer/Nasabah/Pengaju Leasing (lessee) tidak mampu membayar angsuran kendaraan kepada pihak Bank/Perusahaan Leasing (lessor). Dan over kredit sebaiknya diletakkan pada perjanjian tertulis yang jelas para pihak dengan melibatkan leasing. Pastikan perjanjian tersebut benar-benar telah dilakukan secara sah, jelas, dan terang, dan ditandatangani para, serta tanpa paksaan. Perjanjian Leasing sebagai perjanjian pokok biasanya diikuti dengan perjanjian assecoir atau perjanjian tambahan yang berfungsi sebagai jaminan atas objek leasing. Fungsi dari jaminan ini ialah agar posisi Perusahaan Leasing sebagai kreditur menjadi lebih aman seandainya Costumer ingkar janji. Perjanjian jaminan yang digunakan untuk kendaraan bermotor ialah perjanjian jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”). Pihak Customer akan bertindak sebagai Pemberi Fidusia dan pihak Perusahaan Leasing akan bertindak sebagai Penerima Fidusia. Pasal 1 angka 2 UU JF mengatur sebagai berikut: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” Aturan hukum ini dibuat pemerintah, jadi wajib kita taati sebagai warga negara Indonesia. Pasal 4 UU Jaminan Fidusia menyebutkan: “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Terkait dengan apakah over kredit kendaraan bermotor harus diketahui pihak Perusahaan Leasing, Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Berdasarkan pasal ini, pihak Customer dilarang mengalihkan objek leasing tanpa sepengetahuan dan persetujuan Perusahaan Leasing. Salah satu alasan, mengapa ada larangan proses over kredit leasing yang tidak diketahui oleh Perusahaan Leasing (atau sering disebut sebagai over kredit bawah tangan), adalah karena proses tersebut bisa menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak Customer awal. Apabila pihak ketiga tidak membayar leasing dan kemudian menghilang, Perusahaan Leasing akan tetap menagih pembayaran ke Customer awal karena perjanjian Leasing sejak semula dilakukan oleh Perusahaan Leasing dan Customer. Dengan kata lain, Customer awal akan tetap bertanggung jawab atas cicilan pembayaran kendaraan meskipun sudah ada proses over kredit. Over Kredit Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing Over kredit harus dilakukan hati-hati apalagi dibawah tangan. Apabila over kredit kendaraan bermotor dilakukan tanpa sepengetahuan Perusahaan Leasing, Perusahaan Leasing dapat melaporkan Customer ke kepolisian (secara pidana) dan menggugat Customer (secara perdata). Laporan Perusahaan Leasing terhadap Customer ke kepolisian akan didasarkan pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai penggelapan (Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah). Pasal ini digunakan karena kendaraan berada pada Customer dengan cara yang sah/bukan karena kejahatan (leasing) tetapi Customer menguasai barang tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga. Selain itu, laporan juga bisa didasarkan pada Pasal 36 UU Fidusia, yaitu “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).” Secara perdata, Perusahaan Leasing akan menggugat Customer atas dasar perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Apabila klausul mengenai larangan over kredit bawah tangan tercantum pada klausul perjanjian Leasing.  Perusahaan Leasing dapat menggugat Customer atas dasar wanprestasi perjanjian. Perlu diperhatikan, bahwa laporan ke kepolisian (secara pidana) dan gugatan (secara perdata) dapat diajukan secara bersamaan sehingga bisa saja Perusahaan Leasing menempuh kedua jalan tersebut pada waktu yang sama. Menjawab Pertanyaan Anda Apakah dalam kasus itu, jika pihak ketiga tidak membayar angsuran, saya bisa di tuntut leasing ?? Pertama, anda mungkin perlu menyampaikan/berbicara dan meyakinkan kepada pihak perusahaan/leasing, bahwa proses pemindah tanganan/balik nama telah dilakukan dan disetujuai oleh leasing. Dan anda memiliki buki yang diperlukan untuk itu. Kedua, untuk terhindar dari tuntutan pihak perusahaan/leasing, maka pastikan perjanjian yang dibuat para pihak adalah telah dilakukan dengan benar dan sah menurut hukum. Karena semua itu dikembalikan pada perjanjian yang telah dibuat para pihak. Ketiga, untuk itu, pastikan bahwa pemindah tanganan/balik nama mobil ke pihak ketiga benar telah diproses oleh pihak leasing. Sehingga pergantian kepemilikan mobil benar-benar telah sah terjadi menurut hukum. Sehingga apabila anda di somasi/di gugat ke pengadilan oleh pihak leasing maka anda telah memiliki bukti yang kuat. Disini anda memerlukan bukti yang kuat berupa data/dokumen/formulir terkait yang diperlukan. Pasal 1865 KUHPerdata, menegaskan: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Pasal 1866, Alat pembuktian meliputi:  bukti tertulis;  bukti saksi;  persangkaan;  pengakuan;  sumpah. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Saudara Lukas untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1