Keterlambatan Pencairan Dana Arisan Online akibat Peserta Kabur dan Kemungkinan Laporan Pidana Penggelapan

Dijawab oleh : Teguh Ariyadi, S.Sos., M.Si. (JFT Penyuluh Hukum Ahli Madya) Ibu Leni yang kami hormati, masalah arisan online yang belum cair yang sudah jatuh tempo, dapat kami jelaskan bahwa masalah tersebut memang dapat dikatagorikan sebagai penggelapan. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang pada dasarnya barang/uang tersebut adalah milik orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, membawa kabur uang arisan dapat dikatagorikan sebagai penggelapan. Terkait dengan pelaporan ke polisi, tentunya harus memenuhi persyaratan- persyaratan tentang penggelapan sebagaimana telah disebutkan di atas. Persyaratan tersebut adalah: -       Barang siapa; ada pelakunya, apakah itu bandar ataupun peserta arisan lain -       Dengan sengaja dan melawan hukum; ada pelanggaran hukumnya -       Menguasai barang/uang kepunyaan orang lain; ada uang atau barang yang dibawa pelaku. Oleh karena ini adalah arisan online, maka Ibu Leni harus dapat menunjukan bukti/dokumen elektroniknya seperti bukti transfer, syarat dan ketentuan keikutsertaan arisan, dan bukti-bukti lainnya. Dokumen elektronik ini juga telah diakui sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jika persyaratan dan alat bukti ini terpenuhi, Ibu Leni dapat melaporkan ke polisi. Demikian penjelasan ini disampaikan. Perlu kami sampaikan pula bahwa ini adalah pendapat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan/penetapan pengadilan. Dasar Hukum: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  sebagaimana yang telah diubah oleh  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Mohon kepada Saudari Leni untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.