Sengketa Pengurangan Luas Tanah Setelah Pengukuran Ulang dan Dugaan Pergeseran Batas oleh Penjual

Di jawab oleh Elsy Anthoneta Joltuwu, S.H., Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Atas persoalan Anda, Anda bisa lihat kembali akta jual beli (AJB) yang telah dibuat, apakah terdapat pasal-pasal yang harus para pihak patuhi terhitung sejak penandatanganan akta tersebut. Dalam klausula standar AJB, biasanya terdapat klausula yang menyatakan: “Pasal ... Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.” Ketentuan diatas dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan jual beli tanah dimaksud. Terhadap batas tanah yang berubah, perlu diketahui bahwa penentuan batas-batas tanah (patok-patok tanah) diselenggarakan pertama kali setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) berlaku, sehingga dianggap penentuan batas-batas tanah ini sebagai penyelenggaraan pendaftaran tanah yang pertama kali. Oleh karenanya, jual beli yang dilakukan oleh Anda dituangkan di dalam AJB seharusnya disahkan oleh PPAT, dan kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran tanah (perolehan surat tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat). Di dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dilakukan pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut beserta dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Oleh karenanya, perlu dihadirkan saksi-saksi yang berkaitan pada saat pengukuran tanah berlangsung. Terhadap keberatan anda atas batas tanah, maka sebaiknya anda melakukan penelusuran melalui kelurahan dengan membawa saksi-saksi yang ada pada AJB mengenai riwayat tanah yang dipersengketakan. Dengan demikian saksi-saksi, perangkat desa dan para pihak yang bersengketa dapat dimediasi. Jika mediasi tidak berhasil maka Anda dapat mengajukan tuntutan secara perdata maupun pidana di pengadilan. Demikian jawaban kami, semoga dapat mencerahkan. Disclaimer: Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar hukum: - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria