Inpassing JF Penyuluh Hukum Resmi di Buka

lsc.bphn.go.id – Jakarta. Menindaklanjuti Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing dan memperhatikan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.12.KP.06.02 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, maka dengan ini disampaikan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional kembali membuka kesempatan bagi PNS untuk diangkat kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian/ Inpassing Tahun Anggaran 2019.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian/ Inpassing Tahun Anggaran 2019 diperuntukkan bagi:

1.      PNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;

2.      PNS di Luar Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang pengangkatan CPNS dengan formasi Penyuluh Hukum dan telah dinaikan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi.

Dalam kesempatan ini disampaikan bahwa periode pendaftaran Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian/ Inpassing Tahun Anggaran 2019 dimulai sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai 04 November 2019. Dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian/ Inpassing, para calon Penyuluh Hukum harus melewati beberapa tahapan seleksi, yaitu Administrasi dan Uji Kompetensi. Persyaratan administrasi yang harus disiapkan berupa:

a.      Salinan Ijasah paling rendah Strata 1 (S1/diploma IV/ Strata 2 (S2)) yang telah diakui

secara kedinasan;

b.      Salinan Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

c.       Salinan Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

d.      Salinan Keputusan pangkat terakhir; 

e.      Surat Keputusan Penempatan/atau surat tugas/ surat keputusan pelaksanaan kegiatan

dalam bidang penyuluhan hukum/bidang hukum di Instansi Pusat atau Instansi Daerah

paling kurang 2 (dua) tahun;

f.        Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Hukum bagi PNS yang telah

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana  Pasal 6 ayat (1) huruf f;

g.      SKP dan PPKP 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;

h.      Surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I Pusat/ Pejabat

yang berwenang atau paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan

dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. 

i.        Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimti dan jabatan

administrasi;

j.        Surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik;

k.       Surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan

tidak pernah mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum; 

l.        Surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya;

m.    Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

n.      Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;

o.      Surat keterangan dari dokter pemerintah yang menerangkan mampu melihat,

mendengar dan berbicara dengan baik, mampu melakukan tugas seperti menganalisa,

mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi dan mampu berjalan dengan

menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda bagi penyandang disabilitas dengan

kriteria khusus.

Informasi lebih lanjut seputar Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian/ Inpassing Tahun Anggaran 2019 bisa cek laman http://inpassingjafung.kemenkumham.go.id/ dan luhkum.bphn.go.id. ***(RA)